Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Upaya ini dibahas dalam pertemuan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama jajaran dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Audiensi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, terutama pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Dalam pertemuan itu, Dominggus menyampaikan bahwa Papua Barat masih menghadapi tantangan pada tahapan perencanaan hingga realisasi APBD.
Karena itu, Pemprov Papua Barat meminta dukungan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri berupa pelatihan dan pendampingan teknis bagi perangkat daerah. Dominggus juga menyinggung penurunan alokasi Dana Otsus Papua, dari Rp12,6 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp10 triliun pada 2026.
Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menyatakan kesiapan Kemendagri memberikan dukungan melalui sejumlah langkah. Salah satunya rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se-Provinsi Papua Barat yang melibatkan bupati, DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam kegiatan itu, Kemendagri akan memberikan pelatihan terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta manajemen keuangan daerah. Fatoni juga menyampaikan komitmen untuk mendampingi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memfasilitasi pembaruan data Dana Alokasi Umum (DAU) agar perhitungan fiskal lebih akurat.
Terkait penurunan Dana Otsus, Fatoni menyarankan Pemprov Papua Barat menyampaikan surat resmi kepada Presiden sebagai tindak lanjut dari pertemuan para gubernur se-Tanah Papua dengan pemerintah pusat pada Desember 2025. Menurutnya, surat tersebut dapat menjadi dasar pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kemendagri.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Biro Pemerintahan, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.
