Pemerintah Provinsi Papua Selatan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem ekonomi melalui perimbangan serta peningkatan akses layanan keuangan.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan pembentukan TPAKD ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 265/VII/2024. Hal itu disampaikan saat membuka rapat pleno TPAKD di salah satu hotel di Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Kamis (5/3/2026).
Ferdinandus menyebut pertemuan TPAKD diharapkan menjadi ruang untuk menggagas berbagai hal penting, terutama di bidang ekonomi. Menurutnya, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga instrumen kebijakan daerah untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat, meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, mempercepat pembiayaan sektor produktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Ia menilai Papua Selatan sebagai provinsi yang baru terbentuk memiliki peluang di bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan perdagangan. Namun, keterbatasan akses, literasi keuangan, dan jangkauan layanan masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Ferdinandus menegaskan tantangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi sektor perusahaan dan perbankan. Ia menekankan keberadaan TPAKD harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terpusat di kota, melainkan juga menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebut sebagian besar usaha ekonomi masyarakat bertumpu pada usaha mikro dan ekonomi keluarga.
Menurut Ferdinandus, keberhasilan TPAKD bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Ia mengatakan Pemprov Papua Selatan dapat merumuskan program kerja 2026 yang terukur untuk memperluas akses sektor keuangan daerah dan mendorong inklusi ekonomi masyarakat kampung sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Ia menambahkan, karakteristik kampung erat kaitannya dengan budaya setempat sehingga masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan pemahaman yang baik. Ferdinandus mengajak semua pihak menggerakkan percepatan akses keuangan daerah melalui diskusi yang konstruktif agar dapat membantu mengurai kompleksitas persoalan ekonomi di Papua Selatan, khususnya bagi orang asli Papua. Ia juga menyebut penguatan perekonomian perlu dilakukan secara berimbang bagi seluruh masyarakat.
