Iran sejak jauh hari mengancam akan menutup Selat Hormuz sebelum akhirnya diserang Amerika Serikat (AS) dan Israel. Kini, Iran disebut benar-benar melakukan langkah tersebut, meski AS mengklaim angkatan laut Iran telah lumpuh sehingga tidak mungkin menutup selat itu.
Namun, sejak pecahnya perang Iran-AS pada akhir pekan lalu, sedikitnya empat kapal tanker dilaporkan dihantam drone Iran. Perusahaan pelacak data maritim Lloyd’s List Intelligence mencatat lalu lintas maritim menuju Teluk Persia anjlok hingga 80 persen sejak 1 Maret.
Presiden Donald Trump kemudian menyatakan akan mengerahkan Angkatan Laut AS untuk mengawal pelayaran komersial ke dan dari Teluk Persia, yang harus melintasi Selat Hormuz. Melalui media sosial Truth Social, Trump menulis bahwa jika diperlukan, Angkatan Laut AS akan mengawal kapal-kapal tanker yang melewati selat tersebut secepatnya.
Selat Hormuz merupakan pintu masuk utama ke Teluk Persia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari dikapalkan melalui jalur ini, setara dengan sekitar 20 persen perdagangan minyak global. Hampir seluruh ekspor minyak Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab bergantung pada selat tersebut. Negara-negara itu, bersama Qatar, Bahrain, dan Oman, juga termasuk produsen gas utama dunia, dengan pasar besar di India, Jepang, China, Eropa, dan Afrika.
Secara geografis, Selat Hormuz dijepit Oman di selatan dan Iran di utara, dengan lebar hanya sekitar 20 kilometer. Kondisi ini dinilai membuat manuver kapal perang menjadi sangat terbatas, sehingga misi pengawalan berisiko tinggi, termasuk dalam menghadapi potensi serangan Iran.
AS pernah menjalankan misi pengawalan kapal tanker pada akhir 1980-an ketika Perang Iran-Irak meluas menjadi Perang Tanker. Saat itu, AS mengerahkan sekitar 30 kapal perang untuk mengawal pelayaran, meski berada dalam posisi netral. Dalam situasi tersebut, kapal perang AS tetap menjadi korban: USS Stark dihantam rudal Irak yang menewaskan 37 awak, sementara USS Samuel B Roberts rusak berat setelah menghantam ranjau laut Iran tanpa korban jiwa. Kini, posisi AS berbeda karena menjadi musuh Iran.
Iran menyatakan akan menyerang fasilitas dan aset AS di Timur Tengah, termasuk kapal perang yang dikerahkan untuk mengawal tanker. Dalam konteks ini, Iran disebut tidak harus mengerahkan kapal perang seperti pada dekade 1980-an. Iran dapat mengandalkan rudal, drone, serta ranjau laut. Para analis pertahanan Barat menilai persenjataan rudal jarak pendek dan drone Iran masih utuh dan tersebar luas.
Situasi Selat Hormuz juga dipandang lebih berbahaya dibanding operasi pengamanan jalur dagang di Laut Arab dan Laut Merah saat gangguan oleh milisi Houthi Yaman pada akhir 2023 hingga awal 2025. Selat yang sempit membuat kapal perang lebih sulit bermanuver, termasuk untuk menghindari serangan rudal.
Dalam kondisi terkini, disebutkan tidak ada kapal perang AS yang berada di Teluk Persia atau mendekati Selat Hormuz. Sejumlah aset militer AS dilaporkan menjauh dari jangkauan rudal Iran, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln yang berpangkalan di Diego Garcia, Samudera Hindia. Jika kapal-kapal perang AS masuk ke Selat Hormuz, mereka dinilai berpotensi menjadi sasaran rudal jarak menengah Iran, ditambah ancaman drone.
Ancaman lain datang dari kemampuan Iran menembakkan rudal anti-kapal dari peluncur bergerak, termasuk wahana tempur yang dapat disamarkan sebagai truk sipil. Serangan di perairan sempit dinilai dapat menimbulkan dampak fatal, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Sebagai gambaran, nilai kapal induk USS Abraham Lincoln disebut mencapai 6,82 miliar dolar AS dengan sekitar 5.000 awak.
Dengan risiko tersebut, muncul dugaan bahwa pernyataan Trump soal misi pengawalan bisa saja sebatas gertakan, terlebih sebelumnya seorang pejabat Angkatan Laut AS dikabarkan menepis kemungkinan adanya misi pengawalan tanker.
Dari sisi ekonomi, Iran disebut sudah memengaruhi psikologi pasar energi global bahkan tanpa menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Kekhawatiran tidak hanya pada level harga, tetapi juga pada keamanan rantai pasokan energi dunia, yang dinilai lebih mengkhawatirkan dibanding dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina.
Dalam perang Rusia-Ukraina, produsen minyak lain meningkatkan produksi untuk menutup kekurangan pasokan dari Rusia, yang menguasai sekitar 11 persen produksi minyak dunia. Namun, porsi produksi gabungan Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang bergantung pada Selat Hormuz disebut mencapai sekitar 20 persen produksi dunia atau 22,62 juta barel per hari. Jika ditambah Iran, angkanya meningkat menjadi 23 persen atau 26,61 juta barel per hari.
Meski AS disebut menguasai sekitar 22 persen produksi minyak global, negara itu dinilai sulit menutupi kekurangan sebesar 20 persen produksi minyak yang selama ini dipenuhi negara-negara Teluk, bahkan jika mengeksploitasi ladang minyak Venezuela. Selain itu, sebagian besar produksi AS digunakan untuk konsumsi domestik. Kondisi ini berbeda dengan Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran, yang disebut hanya memakai total sekitar 22 persen produksinya untuk kebutuhan domestik.
Karena itu, jika pasokan minyak dari Teluk terhenti atau berkurang, taruhannya adalah keseimbangan pasokan energi global dan sistem harga dunia. Pergerakan harga energi dipandang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global dan inflasi, yang kemudian berdampak pada anggaran rumah tangga, biaya operasional usaha—termasuk perusahaan AS—serta keamanan energi.
Dampak tersebut dinilai tidak mungkin tidak menyentuh AS. Laporan USA Today pada 4 Maret disebut mencatat harga BBM di AS bergerak naik mengikuti kenaikan harga energi global akibat perang Iran, padahal Trump selama ini menjanjikan penurunan harga, termasuk harga BBM.
Trump juga dihadapkan pada penguatan dolar AS ketika investor memindahkan portofolio ke mata uang tersebut akibat perang Iran, karena dinilai tetap menjadi pelabuhan aman dibanding mata uang lain, saham, dan bahkan emas. Penguatan dolar dapat memicu inflasi dan menekan industri domestik berorientasi ekspor karena produk AS menjadi kurang kompetitif di pasar global—sektor yang dianggap penting dalam visi Make America Great Again (MAGA).
Jika fluktuasi harga kian liar, Trump dinilai dapat kesulitan menjaga simpati publik, terutama pemilih independen yang kerap menentukan hasil pemilu. Trump dan Partai Republik juga menghadapi Pemilu Sela pada November 2026, termasuk pemilihan seluruh anggota DPR. Sejumlah pihak, termasuk Reuters, menilai kenaikan harga akibat perang Iran berpotensi menjadi ancaman politik bagi Trump dan Partai Republik.
Berbagai risiko tersebut menjadi gambaran dampak yang dapat muncul apabila perang Iran melawan AS-Israel berlangsung berkepanjangan dan Selat Hormuz benar-benar tertutup.
