Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari jumlah tersebut, 44 pejabat merupakan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.
“Saya, Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya saat memimpin upacara pelantikan di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Dalam arahannya, Purbaya menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat Kemenkeu karena jabatan di institusi tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan uang negara. Ia mengingatkan, setiap keputusan yang diambil pejabat Kemenkeu berdampak besar terhadap negara dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan di Kementerian Keuangan adalah jabatan yang menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas. Integritas adalah satu hal yang penting untuk Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya mengakui integritas Kemenkeu belakangan kerap dipertanyakan publik seiring munculnya sejumlah kasus yang melibatkan oknum pegawai. Ia menyinggung adanya aparat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersangkut persoalan hukum.
Menurut Purbaya, integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar tertulis di atas kertas, melainkan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga imej kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak (DJP) begini, Bea Cukai begini,” ungkapnya.
Untuk itu, Purbaya meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu memperkuat pengawasan internal agar potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal sebelum mencuat ke publik.
Berikut daftar 44 pejabat eselon II dan setingkatnya yang dilantik:
A. Sekretariat Jenderal
1. Bambang Juli Istanto – Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Emmanuel Agust Hartono – Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
3. Ferry Ardiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
4. Deny Agung Pribadi – Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
5. Arinto Setyo Mulyawan – Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik
B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1. Djanurindro Wibowo – Direktur Keberatan dan Banding
2. Galih Elham Setiawan – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
3. M. Rizki Baidillah – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh
4. Bier Budy Kismulyanto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat
C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. Adnan Wimbyarto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
2. Muhamad Mufti Arkan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
3. Tjahjo Purnomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
4. Supendi – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
5. Hari Utomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Syakran Rudy – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
8. Wahyu Prihantoro – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1. Edih Mulyadi – Direktur Penilaian
2. Syukriah HG – Direktur Lelang
3. Rahayu Puspasari – Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
4. R. Ay. Indriasari Sundoro – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
5. Suroso – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
6. Rachmat Kurniawan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
7. Jose Arif Lukito – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
8. Windraty Ariane Siallagan – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu
9. Kusuma Santi Wahyuningsih – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
10. Dudung Rudi Hendratna – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
11. Arik Hariyono – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
12. Rofii Edy Purnomo – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
13. Sumarsono – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
14. Tunggul Yunianto – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. Novi Puspita Wardani – Direktur Surat Utang Negara
F. Inspektorat Jenderal
1. Arief Ismail – Inspektur V
G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
1. Dicky Hadi Pratama – Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi
H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1. Wahyu Kusuma Romadhoni – Sekretaris Badan
2. Ganti Lis Ariyadi – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
3. Heni Kartikawati – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)
1. Ariefina Sri Indaryani – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama
J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP)
1. Albertus Kurniadi Hendartono – Direktur Keuangan dan Umum
K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)
1. Noor Syaifudin – Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
L. Lembaga National Single Window (LNSW)
1. Purnomo – Direktur Efisiensi Proses Bisnis
M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW
1. Mira Puspita Dewi – Sekretaris
2. Wawan Ismawandi – Direktur Teknologi Informasi
3. Indra Adiwijaya – Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan
