SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Inpex Masela melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Polda Maluku di Ambon pada 13 Agustus 2024. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) kegiatan hulu migas Inpex Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dengan fokus pada dukungan keamanan dan kelancaran operasional.
Kunjungan tersebut dipimpin Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan Irjen Pol. M. Naufal Yahya. Rombongan juga diikuti Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku Subagyo serta perwakilan Departemen Security KKKS Inpex Masela Fachry Noviar.
Rombongan diterima Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, serta Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Maluku Kombes Pol. Wirdenis.
Dalam pertemuan itu, Irjen Pol. M. Naufal Yahya menyampaikan salah satu tugasnya sebagai penasihat ahli adalah menjembatani komunikasi antara SKK Migas dan KKKS dengan jajaran kepolisian daerah, termasuk Kapolda Maluku.
Subagyo menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku atas dukungan yang selama ini diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan hulu migas di wilayah Maluku. Ia juga memaparkan tugas pokok dan fungsi SKK Migas, serta sejumlah isu yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, antara lain terkait pemenuhan perizinan, pertanahan, perselisihan, hak ulayat, dan lingkungan.
Selain itu, Subagyo menyampaikan tahapan kegiatan yang telah dan akan berjalan, termasuk rangkaian survei Geologi dan Geofisika (G&G) onshore, survei G&G offshore, proses persetujuan AMDAL, serta pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Ia mengaitkan upaya tersebut dengan target pemerintah untuk mencapai produksi minyak mentah hingga 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) gas alam.
SKK Migas Perwakilan Papua & Maluku juga berharap dukungan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat agar operasional hulu migas dapat berjalan lancar, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional dan mendorong terbentuknya iklim investasi yang positif di wilayah Papua dan Maluku.
Sementara itu, Kapolda Maluku menyatakan komitmen mendukung pengamanan PSN, penanganan isu sosial, serta pengamanan Objek Vital Nasional. Ia juga berharap pelaksanaan PPM hulu migas dapat berkolaborasi dengan melibatkan pendampingan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, tokoh agama (toga), dan tokoh masyarakat (tomas), agar dampak program dapat dirasakan hingga tingkat akar rumput dan membantu mengurangi dampak isu sosial.
