Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan pandangan Indonesia mengenai dinamika ekonomi global dalam Asian Leaders Roundtable yang menjadi bagian dari Tokyo Conference 2026 di Tokyo, Jepang. Dalam forum tersebut, Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional di Asia serta komitmen pada multilateralisme berbasis aturan.
Airlangga menilai tatanan global tengah mengalami perubahan besar, ditandai menguatnya politik berbasis kekuatan, proteksionisme, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem multilateralisme. Ia menyoroti terbatasnya kemajuan forum global seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam merespons isu-isu baru, termasuk perdagangan digital dan ketahanan rantai pasok global. Di saat yang sama, sejumlah negara dinilai semakin cenderung menempuh pendekatan unilateral maupun bilateral.
Menurut Airlangga, memanasnya situasi geopolitik global turut memberi tekanan pada stabilitas ekonomi dunia. Ia mencontohkan eskalasi konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui USD 100 per barel, disertai fluktuasi yang masih berlanjut. Potensi terganggunya jalur energi global melalui Selat Hormuz juga disebut sebagai bukti bahwa stabilitas dan perkembangan ekonomi dunia sangat dipengaruhi dinamika geopolitik.
Merespons kondisi tersebut, Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan energi nasional sejalan dengan arahan Presiden melalui percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya domestik. Indonesia telah mengimplementasikan program Biodiesel B40 dan menargetkan percepatan menuju B50.
Pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol melalui program E10 yang akan dipercepat implementasinya menuju E20. Di sisi energi baru terbarukan, Indonesia menyiapkan pengembangan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga sekitar 800 gigawatt sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat transisi energi dan meningkatkan kemandirian energi nasional.
Dalam pandangannya, Asia dinilai berperan penting sebagai kekuatan penyeimbang yang dapat menjaga stabilitas ekonomi global. Kawasan ini diproyeksikan akan menyumbang sekitar 52% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global pada 2050, sehingga penguatan kerja sama regional dinilai semakin strategis.
Airlangga menegaskan Asia perlu tetap berpegang pada prinsip inklusivitas dan multilateralisme berbasis aturan. Ia menyebut kerja sama regional melalui kerangka seperti ASEAN, kemitraan ekonomi regional, serta forum multilateral seperti G20 sebagai instrumen untuk memperkuat integrasi ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan menjaga stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar.
Selain itu, Asia didorong untuk mencegah fragmentasi ekonomi global menjadi blok-blok yang saling bersaing. Menurut Airlangga, kawasan perlu memperkuat keterbukaan perdagangan, konektivitas ekonomi, serta kerja sama strategis yang saling melengkapi guna mendorong pertumbuhan bersama.
Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia berada di tengah panggung ekonomi global, dengan kinerja ekonomi yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian. Ia menambahkan Indonesia akan terus menjalankan diplomasi non-blok dalam menavigasi situasi global.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4% pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali dan defisit fiskal yang terjaga. Indonesia juga mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 69 bulan berturut-turut hingga awal 2026.
Pemerintah, lanjut Airlangga, terus mendorong pendekatan “Indonesia Incorporated”, yakni sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global.
Di akhir paparannya, Airlangga menekankan Asia memiliki peluang besar menjadi kekuatan stabilisasi dalam perekonomian global apabila kawasan tetap berkomitmen pada keterbukaan, kerja sama regional, serta penguatan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut, jika Asia tetap berpegang pada semangat keterbukaan regional dan menolak pendekatan zero-sum dalam rivalitas kekuatan besar, maka abad ke-21 berpeluang menjadi “abad Asia”.
Asian Leaders Roundtable tersebut dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dengan co-chair mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah tokoh ekonomi dan kebijakan turut hadir, antara lain mantan Deputi Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Reserve Bank of India Duvvuri Subbarao, mantan Gubernur Bank of Thailand Tarisa Watanagase, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong, serta mantan Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.
Airlangga hadir didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.
