Indonesia terus mencatat kemajuan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 66,64%.

Pemerintah menilai capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program edukasi keuangan yang dijalankan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Sepanjang 2025, lebih dari 10 juta masyarakat telah dijangkau melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Untuk memperkuat upaya perluasan akses sekaligus pemahaman masyarakat, pemerintah meluncurkan dua inisiatif baru, yakni AKSI KLIK (Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan) serta Gerakan AKU BISA SEJAHTERA. Kedua program ini diarahkan untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kedua inisiatif tersebut diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Inisiatif AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA berperan penting dalam memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga.

Selain program edukasi, pemanfaatan teknologi juga dinilai berperan dalam memperluas akses layanan keuangan. Airlangga menyinggung penggunaan QRIS yang dikembangkan Bank Indonesia sebagai salah satu teknologi yang dapat membantu menghadirkan layanan keuangan yang cepat dan efisien di berbagai daerah.

Meski tingkat inklusi keuangan terus meningkat, pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi agar masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak dan mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. “Pemerintah terus mendorong transformasi kebijakan menuju kerangka kesejahteraan keuangan atau financial well-being,” pungkas Airlangga.