Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi akibat situasi global, termasuk dampak konflik dan gejolak harga komoditas.
Airlangga mengatakan langkah serupa pernah diambil pemerintah pada masa pandemi COVID-19, yang saat itu dimaksudkan untuk memberi fleksibilitas kebijakan fiskal dan ekonomi.
“Selanjutnya dalam slide berikut kita pernah melakukan perpu Pak Presiden itu pada saat covid. Ini beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam perpu yang kita persiapkan mengenai timing keputusan politik Pak Presiden tetapi ini yang isinya perpu yang kemarin kami persiapkan pada saat covid Pak kita sesuaikan dan berbeda,” ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Dalam skema yang disiapkan, pemerintah dapat menyiapkan sejumlah kebijakan darurat. Di antaranya insentif pajak bagi sektor terdampak, pembebasan bea masuk untuk bahan baku tertentu agar aktivitas ekspor tetap berjalan, serta penundaan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat energi.
Airlangga juga menyinggung peluang tambahan penerimaan negara jika terjadi kenaikan harga komoditas, termasuk apabila harga energi global melonjak.
Selain itu, ia menyebut Perpu dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah penganggaran dan pembiayaan, termasuk kemungkinan defisit di atas 3% serta penganggaran lintas program tanpa melalui DPR.
“Kemudian penganggaran dan pembiayaan defisit defisitnya bisa lebih dari 3% kemudian penganggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR dengan perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibiliti untuk perubahan,” tuturnya.
Menurut Airlangga, pemerintah juga dapat melanjutkan program bantuan sosial darurat bila kondisi ekonomi global memburuk, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) energi serta dukungan sosial lainnya.
Ia menegaskan skema tersebut masih berupa persiapan awal dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas pemerintah untuk menentukan langkah yang perlu diambil.
Sebelumnya, harga minyak ditutup sedikit di atas USD 100 per barel pada Kamis, setelah pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, bersumpah menjaga Selat Hormuz tetap tertutup. Situasi itu dipandang sebagai sinyal potensi gangguan pasokan yang berkepanjangan.
Patokan harga minyak internasional Brent naik 9,22% atau USD 8,48 dan ditutup pada USD 100,46 per barel. Ini menjadi pertama kalinya Brent ditutup di atas USD 100 sejak Agustus 2022. Kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 9,72% atau USD 8,48 dan ditutup pada USD 95,73.
Pernyataan Mojtaba muncul di tengah berlanjutnya serangan terhadap kapal-kapal dagang di Teluk Persia. Menteri Energi Chris Wright mengatakan Angkatan Laut AS belum siap mengawal kapal tanker melalui selat tersebut, sementara aset militer AS di wilayah itu difokuskan pada penghancuran kemampuan ofensif Iran.
Pihak berwenang menyebut dua kapal tanker minyak dan sebuah kapal kargo dihantam di lepas pantai Irak dan Uni Emirat Arab dalam semalam, yang menjadi serangan terbaru di atau dekat selat strategis tersebut. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia ke pasar global.
Serangan-serangan itu terjadi setelah Badan Energi Internasional (IEA) mengumumkan pelepasan darurat cadangan minyak mentah terbesar dalam sejarahnya. Namun, pasar minyak disebut tidak terlalu terpengaruh oleh langkah tersebut, yang mencerminkan keraguan pelaku pasar bahwa pelepasan cadangan dapat menutup kesenjangan pasokan akibat penutupan selat.
Para ahli strategi di bank Belanda ING dalam catatan riset yang diterbitkan Kamis menyatakan bahwa penurunan harga minyak secara berkelanjutan bergantung pada kembali mengalirnya minyak melalui Selat Hormuz. Mereka menilai, jika hal itu tidak terjadi, harga tertinggi pasar masih berpotensi terjadi.
