Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan digital di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi dan layanan keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi “Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteraan” (KLIK) yang digelar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan mendorong financial well-being masyarakat.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dengan cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), tingkat inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 92,74 persen, sementara tingkat literasi baru mencapai 66,64 persen.
“Tingkat literasi perlu kita naikkan karena targetnya adalah 98 persen pada 2045, sebagaimana dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045,” kata Perry dalam peluncuran Aksi KLIK dan “Aku Bisa Sejahtera” di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Perry juga menyoroti sejumlah tantangan yang mengiringi digitalisasi, seperti kejahatan digital (scam) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, penguatan literasi menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko tersebut, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.
“Karena literasi dan inklusi keuangan juga nanti ujung-ujungnya adalah perlindungan konsumen. Sehingga lewat aksi KLIK ini, BI mengajak untuk sinergi bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Dalam penguatan literasi dan inklusi, BI juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, antara lain melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast). BI mencatat pertumbuhan QRIS mencapai 131,47 persen (year-on-year) per Januari 2026, dengan jumlah pengguna menembus 60 juta pengguna yang mayoritas berasal dari pelaku UMKM.
Sementara itu, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-Fast tercatat mencapai 455 juta transaksi, dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.176 triliun.
Perry menekankan, percepatan digitalisasi sistem pembayaran perlu diimbangi penguatan literasi keuangan, khususnya literasi digital. Menurutnya, kesejahteraan keuangan—terutama bagi UMKM dan ekonomi kerakyatan—perlu didorong melalui sinergi pembayaran yang berkelanjutan, akses pembiayaan produktif, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.
Langkah-langkah tersebut diimplementasikan melalui Aksi KLIK yang dipadukan dengan “Gerakan Aku Bisa Sejahtera”, yakni gerakan akses keuangan melalui business matching serta literasi untuk mendukung kesejahteraan keuangan.
