Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan ini dilakukan melalui peluncuran program Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) serta Gerakan Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (Aku Bisa Sejahtera), yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, perbankan, hingga pelaku industri keuangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa peningkatan akses keuangan perlu dibarengi pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan agar bisa dimanfaatkan secara optimal sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko. “Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat,” ujar Perry dalam acara peluncuran program tersebut, Jumat (6/3).
Perry menyebut tingkat inklusi keuangan nasional meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat 92,74 persen, mendekati target pemerintah 98 persen pada 2045. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masih berada di angka 66,46 persen.
Menurut Perry, literasi keuangan penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti rekening bank atau sistem pembayaran digital, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta perlindungan terhadap potensi kejahatan finansial.
Dalam upaya memperluas inklusi, BI juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Salah satu yang berkembang pesat adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Perry mengatakan penggunaan QRIS semakin masif, termasuk di kalangan UMKM. “Sekarang QRIS tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta. Kurang lebih tahun ini kita 50 juta penggunanya adalah UMKM,” kata dia.
Seiring percepatan digitalisasi, BI menilai literasi keuangan digital perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak. Untuk mendukung hal tersebut, BI meluncurkan buku strategi dan modul edukasi terkait literasi keuangan digital yang dapat diakses masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut perekonomian nasional pada 2025 tumbuh 5,11 persen dan menjadi fondasi menuju target pertumbuhan yang lebih tinggi. “Pertumbuhan ini menjadi fondasi agar kita bisa mampu tumbuh lebih dari 5 persen,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, peningkatan inklusi keuangan semakin penting di tengah transformasi digital sektor keuangan. Ia menilai inisiatif AKSI KLIK dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera berperan dalam memperkuat kebijakan inklusi dan kesejahteraan, khususnya saat akselerasi transformasi digital berlangsung. Airlangga juga menilai kemajuan inklusi keuangan Indonesia cukup signifikan dalam satu dekade terakhir, namun kesenjangan pada tingkat literasi masih terlihat. “Inklusi keuangan progress-nya signifikan gap literasi masih ada,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, literasi keuangan dan digital kian krusial di tengah maraknya penipuan serta risiko kejahatan digital di sektor keuangan. Menurut dia, masyarakat perlu memiliki pemahaman memadai agar mampu mengelola keuangan secara bijak, termasuk dalam menghadapi risiko investasi maupun transaksi digital. “Literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan akhir inklusi keuangan tidak berhenti pada perluasan akses, tetapi harus berdampak nyata pada kesejahteraan finansial. “Akses ini harus berdampak nyata terutama untuk menjaga ketahanan dan guncangan rencana masa depan serta meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat untuk mengelola keuangannya masing-masing,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Moertopo mengatakan pemerintah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Menurut Ali, langkah ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan inklusi keuangan agar tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-undang P2SK,” kata Ali.
Ali menjelaskan, konsep kesejahteraan keuangan mencakup indikator seperti kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan terhadap risiko, perencanaan keuangan jangka panjang, serta kepercayaan diri dalam mengelola keuangan. Namun, sejumlah survei menunjukkan masih banyak masyarakat menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Karena itu, pemerintah mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk pendampingan keluarga prasejahtera dan pengembangan model bisnis berbasis komunitas di berbagai daerah.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, BI dan pemerintah berharap literasi serta inklusi keuangan semakin kuat dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi UMKM.
