Bank Indonesia (BI) menilai penguatan literasi keuangan menjadi kunci agar peningkatan inklusi keuangan dapat memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keuangan yang masih berada di angka 66,46 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI terus mendorong inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai inovasi sistem pembayaran digital, seperti QRIS, BI-FAST, dan SNAP. Inovasi tersebut disebut telah memperluas integrasi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem keuangan digital.

Menurut Perry, penggunaan QRIS kini telah meluas dengan 59,98 juta pengguna. Dari jumlah itu, 50 juta pengguna di antaranya merupakan UMKM. Ia menekankan, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu disertai penguatan literasi keuangan, khususnya literasi keuangan digital.

“Inisiatif yang diluncurkan pada hari ini menandai langkah bersama untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan yang lebih berkualitas dan berdampak, dengan memperkuat ketahanan dan kemapanan keuangan, keberlanjutan usaha, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Perry dalam keterangannya, dikutip Minggu, 8 Maret 2026.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sinergi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita, terutama dalam mendorong UMKM dan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.

“Karena itu, Pemerintah terus mendorong transformasi kebijakan dari pendekatan yang berfokus pada perluasan inklusi keuangan menuju kerangka kesejahteraan keuangan,” kata Airlangga.