JAKARTA — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menilai penegasan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai sikap Indonesia yang bebas aktif dan non-blok dalam menyikapi perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel merupakan langkah yang tepat.
Menurut Bramantyo, sikap tersebut juga dinilai konsisten dengan garis kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia menyampaikan pandangan itu kepada awak media di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Ia menambahkan, Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam polarisasi atau tarik-menarik kepentingan blok kekuatan tertentu di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks, termasuk konflik di Timur Tengah. Menurutnya, prinsip bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga kredibilitas diplomasi sekaligus tetap berperan mendorong dialog dan perdamaian.
Bramantyo juga mengaitkan posisi tersebut dengan amanat konstitusi. Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia tidak terseret dalam konflik, namun tetap memiliki posisi moral dan diplomatik untuk mendorong penyelesaian damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Meski demikian, Bramantyo mengingatkan agar Indonesia tidak menutup mata terhadap dampak konflik, terutama dari sisi ekonomi. Ia menilai ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia, mengganggu jalur perdagangan internasional, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berimplikasi bagi Indonesia, antara lain berupa tekanan terhadap harga BBM, inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga biaya logistik dan perdagangan. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya menjaga konsistensi posisi diplomatik, tetapi juga memastikan kesiapan ekonomi nasional menghadapi kemungkinan dampak lanjutan.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, seperti menjaga stabilitas pasokan energi, memperkuat ketahanan fiskal, mengendalikan inflasi, serta memastikan rantai pasok tetap terjaga agar dampak eksternal tidak terlalu membebani masyarakat.
Bramantyo menyatakan DPR mendukung sikap pemerintah yang menegaskan kembali prinsip bebas aktif. Ia juga mendorong agar diplomasi Indonesia semakin aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong de-eskalasi konflik, disertai penguatan koordinasi kebijakan ekonomi demi menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.
