Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis J Hehi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan guna memperkuat pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Transparansi keuangan wajib dilakukan, langkah itu sebagai upaya menghindari penyalahgunaan dan tindakan korupsi,” kata Delis J Hehi dalam keterangan tertulis di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian penting dari sistem pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mendukung penuh proses pemeriksaan tersebut secara terbuka dan profesional, sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintahan.
Delis menyebutkan, hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran daerah. “Kami menjadikan setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan untuk berbenah dan meningkatkan kinerja. Target kami jelas tata kelola yang bersih, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Keikutsertaan Bupati Morut dalam forum resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, lanjut dia, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan sekaligus mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangan daerah.
“Kalau penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan sesuai porsi masing-masing, maka pertanggungjawaban keuangan dipastikan lancar, begitu pun sebaliknya,” tutur Delis.
Ia juga berharap aparatur sipil negara (ASN) dapat menjalin kerja sama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Pertemuan terkait pemeriksaan LKPD tahun 2025 pada Kamis (12/2) digelar secara luring di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk beserta para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah kerja Ditjen PKN VI.
