REMBANG — Pemerintah Kabupaten Rembang diminta bersiap menghadapi kemungkinan memburuknya perekonomian global akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Eskalasi konflik dinilai berpotensi memicu kenaikan harga energi yang dapat berdampak hingga ke kondisi ekonomi daerah, termasuk pada keuangan daerah.

Bupati Rembang Harno mengatakan ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi ekonomi nasional dan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih saat APBD disebut sedang mengalami tekanan. Karena itu, ia menekankan pentingnya analisis potensi sumber daya daerah serta penguatan sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan.

“Ketidakpastian ekonomi global berdampak pada ekonomi nasional dan secara langsung memengaruhi APBD. Karena itu, kita perlu menganalisis seluruh potensi sumber daya daerah dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program pembangunan,” ujar Harno saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gedung DPRD Rembang, Jumat (27/3/2026).

Sejalan dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang Fahrudin mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Ia menilai optimalisasi aset daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sudah mendapat arahan dari Kementerian Keuangan agar daerah tidak bergantung pada pusat. Aset daerah harus dimanfaatkan secara efektif untuk menambah PAD,” kata Fahrudin.

Fahrudin juga menyampaikan perlunya penyesuaian anggaran dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, dukungan terhadap program terintegrasi dari pusat ke daerah perlu diikuti dengan penyesuaian agar pelaksanaannya optimal.

Untuk tahun 2027, proyeksi APBD Kabupaten Rembang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,59 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut disebut telah terserap untuk belanja pegawai yang nilainya lebih dari Rp1 triliun.

Ia menambahkan, sisa anggaran akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan wajib sesuai regulasi, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program prioritas lainnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf mengatakan pihaknya telah menghimpun 661 usulan masyarakat selama masa reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Usulan tersebut terdiri dari 31 bidang pemerintahan, 392 bidang keuangan dan perekonomian, 48 bidang pembangunan dan infrastruktur, serta 190 bidang kesejahteraan masyarakat.

Rouf menegaskan penyusunan Pokir DPRD tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia juga mendukung prioritas pembangunan daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi, termasuk ekonomi syariah dan sektor pariwisata, dengan dukungan sumber daya manusia produktif, tata kelola pemerintahan yang responsif, serta infrastruktur yang memadai.