Pemerintah China memangkas target pertumbuhan ekonomi tahunan ke kisaran 4,5 hingga 5 persen. Angka ini menjadi yang terendah sejak 1991 dan mencerminkan tantangan besar yang dihadapi ekonomi terbesar kedua di dunia, baik dari sisi domestik maupun tekanan global.
Target terbaru tersebut merupakan penurunan pertama sejak pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan “sekitar 5 persen” pada 2023. Sebelumnya, China sempat tidak menetapkan target pada 2020 karena dampak pandemi Covid-19.
Pengumuman disampaikan dalam agenda politik tahunan terbesar di China yang dikenal sebagai “dua sesi” (Two Sessions), forum yang mempertemukan para pemimpin negara untuk membahas arah kebijakan ekonomi dan politik nasional. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga merilis rincian awal Rencana Lima Tahun ke-15 yang akan menjadi panduan pembangunan ekonomi hingga sekitar 2030.
Beijing saat ini berupaya membentuk ulang struktur ekonomi di tengah sejumlah persoalan yang dinilai semakin kompleks. Tantangan yang disebut mengemuka antara lain lemahnya konsumsi domestik, penurunan jumlah penduduk, krisis sektor properti yang berkepanjangan, ketegangan perdagangan global, serta tekanan energi akibat konflik geopolitik.
Sejumlah analis menilai target yang lebih rendah dapat memberi ruang gerak lebih luas bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian. Jason Bedford dari kelompok riset East Asian Institute menyebut penurunan target memungkinkan China mengatur kebijakan tanpa harus dipaksa membuat komitmen keuangan besar semata untuk mengejar angka tertentu. Ia menilai pendekatan fleksibel semacam ini pernah digunakan saat pandemi, namun tidak lazim diterapkan sebagai kebijakan ekonomi jangka panjang.
Arah pembangunan dan target pertumbuhan itu dituangkan dalam laporan setebal 46 halaman yang dipresentasikan Perdana Menteri Li Qiang kepada para delegasi. Dokumen tersebut menekankan rencana penguatan sektor strategis, termasuk inovasi teknologi, industri teknologi tinggi, penelitian ilmiah, serta upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah juga merencanakan lebih dari 100 proyek besar dalam lima tahun ke depan untuk memperluas kapasitas industri nasional, dengan fokus pada sektor teknologi, transportasi, dan energi. Rencana ini sekaligus menegaskan ambisi Beijing menjadi kekuatan teknologi global, termasuk memperluas penggunaan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor industri.
Selain itu, China menargetkan percepatan transisi energi hijau, penurunan emisi karbon, serta peningkatan perlindungan lingkungan.
Di sisi domestik, lemahnya konsumsi menjadi sorotan karena dinilai menghambat laju pertumbuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian China disebut semakin bergantung pada ekspor untuk menopang pertumbuhan. Padahal sebelumnya, sektor properti menjadi salah satu motor ekonomi utama dan pernah menyumbang hampir sepertiga dari total perekonomian.
Namun krisis properti yang berkepanjangan menekan aktivitas ekonomi, memicu pemutusan hubungan kerja, serta pemotongan gaji di berbagai sektor. Dampaknya turut dirasakan pada daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan konsumsi domestik.
Meski tekanan domestik meningkat, sektor manufaktur dan ekspor masih menjadi penopang. Tahun lalu, China mencatat surplus perdagangan terbesar di dunia dengan nilai sekitar US$1,19 triliun atau setara hampir £890 miliar. Surplus ini menunjukkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibanding impor, meski ketergantungan terhadap ekspor dinilai membawa risiko di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.
Tekanan juga datang dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah produk China menambah beban bagi sektor ekspor. Sebagai respons, Beijing mulai mengalihkan perdagangan ke berbagai negara lain agar produk manufakturnya tetap terserap pasar global. Trump diperkirakan akan berkunjung ke China pada April mendatang untuk bertemu Presiden Xi Jinping dalam pembicaraan tatap muka pertama mereka tahun ini.
Selain faktor ekonomi, China menghadapi tantangan demografi berupa populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun, yang berpotensi memengaruhi produktivitas jangka panjang. Pemerintah menyatakan akan membangun “masyarakat yang ramah terhadap persalinan” melalui kebijakan baru di bidang lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dari sisi energi, konflik geopolitik disebut memengaruhi pasokan, termasuk perang antara AS, Israel, dan Iran yang dinyatakan mengganggu akses Beijing terhadap sumber minyak murah. Meski demikian, pemerintah menegaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya penggunaan energi terbarukan.
Sejumlah analis menilai pemangkasan target mencerminkan sikap realistis pemerintah. Analis kebijakan dari China Macro Group, Zhou Zheng, menilai target baru menunjukkan Beijing menyesuaikan diri dengan tantangan domestik dan global yang semakin kompleks. Namun peneliti Universitas Georgetown, Ning Leng, mengingatkan angka pertumbuhan resmi tetap perlu disikapi hati-hati karena sejumlah indikator ekonomi lain dinilai masih menunjukkan kondisi yang lebih lemah dibanding data resmi.
Meski target diturunkan, pertumbuhan ekonomi China tetap dipandang sebagai capaian penting mengingat negara itu menghadapi berbagai persoalan struktural secara bersamaan.
