Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., menyoroti tata kelola keuangan serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat pedesaan saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, Jumat (20/2).

Mengawali pertemuan, Cornelis menyampaikan salam menyambut bulan suci Ramadan. Namun, ia kemudian menekankan pentingnya akuntabilitas finansial di lingkungan BUMN, khususnya terkait kontribusi PLN UID Jawa Barat terhadap pendapatan negara.

Dalam forum tersebut, Cornelis mempertanyakan besaran keuntungan PLN UID Jawa Barat serta kejelasan aliran dividen. Ia menanyakan apakah dividen tersebut masuk ke APBN atau dialokasikan ke Danantara.

Selain isu keuangan, Cornelis juga menaruh perhatian pada pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes). Ia meminta agar pemerataan tidak berhenti di pusat desa, melainkan menjangkau wilayah lebih dalam hingga dusun-dusun, sehingga masyarakat di pelosok benar-benar merasakan layanan listrik.

Berdasarkan paparan yang diterimanya, Cornelis menyebut terdapat 210 lokasi dalam program tersebut, dengan 76 lokasi yang telah terealisasi. Ia berharap seluruh target dapat terwujud.

Di akhir penyampaiannya, Cornelis mengingatkan jajaran direksi dan manajemen PLN agar serius menjalankan amanat ketahanan energi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan Asta Cita Presiden. Ia juga mewanti-wanti agar laporan kinerja tidak menutupi kondisi di lapangan, mengingat target program disebut harus tercapai pada 2029.

Cornelis turut menegaskan DPR RI telah menjalankan fungsi dukungan anggaran, termasuk subsidi listrik melalui Kementerian ESDM. Karena itu, ia meminta pelaksanaan di lapangan berjalan sungguh-sungguh agar program strategis nasional tersebut tidak terhambat dan dapat diwujudkan.

Menutup pernyataannya, Cornelis mendorong seluruh pihak terkait untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya target program.