Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global. Bagi Indonesia, eskalasi konflik di kawasan penghasil energi dunia dinilai berpotensi menekan harga energi, nilai tukar rupiah, hingga beban fiskal, terutama jika ketegangan berlangsung lama.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut setiap peningkatan konflik di Timur Tengah biasanya cepat memengaruhi pasar global melalui beberapa jalur sekaligus. Ketika konflik meningkat, pasar energi bereaksi, risiko jalur pelayaran tanker bertambah, dan biaya energi bagi negara pengimpor ikut terdorong naik.
Reaksi pasar sudah terlihat. Harga minyak jenis Brent sempat melonjak hingga sekitar USD 119,5 per barel pada 9 Maret 2026 sebelum kembali berfluktuasi. Menurut Rizal, penguatan dolar AS juga dapat menekan mata uang negara pengimpor energi. “Bagi Indonesia, kombinasi ini berbahaya karena kita masih net importer migas, sehingga syok eksternal cepat masuk ke kurs, inflasi, dan fiskal,” ujarnya.
Rizal menilai lonjakan harga minyak berkaitan pula dengan kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi energi dunia. Dua titik yang disebut paling krusial ialah Selat Hormuz dan Bab-el-Mandeb. Selat Hormuz merupakan rute utama kapal tanker dari kawasan Teluk menuju Asia, Eropa, dan Amerika. “Selat Hormuz adalah chokepoint energi paling penting di dunia. EIA (US Energy Information Administration) mencatat jalur ini tetap menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan lebih dari 20 persen perdagangan LNG global,” kata Rizal.
Sementara Bab-el-Mandeb menjadi penghubung penting antara Laut Merah dan Terusan Suez. Jika kedua jalur tersebut terganggu secara bersamaan, dampaknya dinilai tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga biaya distribusi energi global. “Bila dua jalur ini terganggu sekaligus, biaya pengiriman, premi asuransi, dan harga energi dunia naik. Bagi Indonesia, efeknya bukan hanya pada harga crude, tetapi juga harga BBM jadi, LPG, dan ongkos freight (biaya pengiriman),” tutur Rizal.
Kerentanan Indonesia, menurut Rizal, juga terkait struktur impor energi yang masih bergantung pada Timur Tengah. Ia menyebut sekitar 20–25 persen impor crude Indonesia melewati Selat Hormuz, sementara sekitar 25 persen crude dan 30 persen impor LPG bersumber dari kawasan Timur Tengah. Dalam skenario konflik berkepanjangan, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan ganda: pasokan lebih sulit diperoleh dan harga lebih mahal.
“Risikonya bukan sekadar volume tertahan, melainkan juga substitusi pasokan dengan harga lebih mahal, waktu tempuh lebih panjang, dan volatilitas pasokan LPG yang lebih sensitif terhadap syok kawasan,” kata Rizal.
Di dalam negeri, pemerintah disebut masih memiliki cadangan energi, meski ketebalannya dinilai tidak besar bila gangguan global berlangsung lama. Rizal menyebut stok energi nasional berada di kisaran 21–23 hari untuk BBM, yang oleh Pertamina disebut sebagai kisaran normal dalam sistem logistik nasional. Untuk LPG, data Kementerian ESDM pada awal 2026 menunjukkan daya tahan stok nasional berada di kisaran 10–16 hari dengan rata-rata sekitar 12,8 hari.
Selain sektor energi, gejolak global juga dipandang berpotensi menekan stabilitas rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ketidakpastian global biasanya diikuti pelemahan mata uang negara berkembang. Ia menyebut transmisi tekanan terjadi melalui tiga jalur, salah satunya meningkatnya kebutuhan devisa akibat impor energi yang lebih mahal.
Bhima juga menilai ketidakpastian global mendorong investor menarik dana dari pasar negara berkembang. “Market mengalami outflow,” ujarnya. Arus keluar dana dari pasar obligasi maupun saham dapat memperlemah rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Dampaknya, impor berbagai barang menjadi lebih berat, dan biaya produksi sektor industri dapat meningkat karena banyak komponen masih bergantung pada impor.
Dalam situasi tersebut, Bhima menilai pemerintah perlu menyiapkan mitigasi fiskal agar tekanan eksternal tidak semakin membebani perekonomian domestik. “Masih ada ruang sampai sekitar Rp 340 triliun,” katanya. Ia menyebut dana itu dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi dan menjaga daya beli.
Bhima juga menyarankan peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah. “MBG-nya yang harus dipangkas,” ujarnya, seraya memperkirakan penyesuaian itu dapat menghasilkan penghematan anggaran. “Masih ada kira-kira Rp 290 triliun penghematan dari MBG,” kata Bhima.
Di luar aspek fiskal dan nilai tukar, Bhima mengingatkan ketegangan geopolitik dapat memicu kepanikan di pasar domestik bila tidak dikelola dengan baik. Ia menilai pemerintah perlu menjaga komunikasi publik agar tidak terjadi panic buying, terutama pada komoditas energi atau kebutuhan pokok. “Kalau tidak ada komunikasi yang jelas dari pemerintah, potensi panic buying bisa saja terjadi,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan, pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan menjadi mediator dalam konflik. Namun sejumlah peneliti menilai langkah itu tidak mudah diwujudkan. Guru Besar Ilmu Keamanan dan Perdamaian Universitas Pelita Harapan Edwin Martua Bangun Tambunan mengatakan mediator dalam resolusi konflik umumnya dipilih oleh pihak yang berkonflik. “Salah satu syaratnya bukan dengan mengusulkan diri, tetapi diusulkan oleh mereka yang berkonflik,” ujarnya.
Edwin menegaskan mediasi hanya dapat berjalan jika ada persetujuan semua pihak yang terlibat. Ia juga menyoroti potensi dampak konflik berkepanjangan bagi pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah. “Peperangan yang berkepanjangan di Timur Tengah akan menyulitkan bagi pekerja migran Indonesia,” kata Edwin.
Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah menilai respons pemerintah Indonesia belum terlihat strategis. Ia mengatakan pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia disebut “digiring” ke arah BRICS dan seakan menentang Amerika Serikat, tetapi kemudian dinilai berubah sikap setelah adanya tekanan tarif dari AS. “Akibatnya, Indonesia seperti tidak punya identitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri,” kata Emir.
Emir menilai posisi Indonesia seharusnya dapat lebih tegas merujuk pada prinsip konstitusi yang menyatakan Indonesia anti-penjajahan dan ikut menjaga perdamaian dunia. Ia juga menilai wacana Indonesia menjadi mediator tampak tidak konsisten dengan langkah diplomasi sebelumnya. “Kalaupun menyatakan sebagai mediator, terkesan sebagai gimik karena beberapa pekan sebelumnya ikut terlibat dalam BoP yang dipimpin negara yang justru melakukan agresi militer ke negara berdaulat,” ujarnya.
Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan tetap membuka ruang diplomasi dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator bergantung pada kemauan pihak-pihak yang berkonflik. “Jika kedua belah pihak berkeinginan (mediasi), ya kita, Pak Presiden (Prabowo Subianto) bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” kata Sugiono.
Dari pihak Iran, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menyampaikan negaranya menghargai niat baik Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Namun ia menegaskan Iran tidak lagi bersedia berunding dengan Amerika Serikat. Menurut Boroujerdi, ketidakpercayaan itu dipicu sejumlah peristiwa, termasuk penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 serta serangan yang terjadi di tengah proses perundingan dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, Boroujerdi mengatakan Iran tetap berkomitmen pada stabilitas kawasan, tetapi menilai upaya mediasi seharusnya diarahkan kepada pihak yang memulai perang, bukan kepada Iran yang menurutnya sedang mempertahankan kedaulatan. “Kami berkomitmen pada perdamaian yang berkelanjutan di kawasan, tetapi kami tidak akan ragu dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara kami,” ujarnya.
