Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia. Reformasi dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pada 2026, dengan penekanan pada arah kebijakan fiskal, transparansi, dan tata kelola pasar.
Mari menilai sejumlah dinamika di awal tahun ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan konsistensi reformasi. Dalam webinar “Outlook Ekonomi di 2026” di Jakarta, Kamis (19/2/2026), ia menyoroti isu kepercayaan (confidence) sebagai faktor yang perlu mendapat perhatian.
“Menghadapi arah kebijakan, kita harus lihat akan berkembang di 2026. Saya mulai dengan isu confidence, karena di awal tahun ini Moody’s menurunkan outlook pemerintah dari stable menjadi negatif,” ujar Mari.
Menurutnya, penurunan outlook tersebut dipengaruhi persepsi risiko fiskal, ketidakpastian kebijakan, serta isu terkait BPI Danantara. Meski demikian, Mari menyampaikan bahwa survei Indikator menunjukkan publik masih relatif puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mendorong reformasi pasar modal, termasuk implementasi delapan langkah strategis OJK. Mari juga menekankan pentingnya pemilihan pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilakukan secara transparan dan profesional.
Untuk menggambarkan urgensi reformasi, Mari menyinggung pengalaman India yang sempat mengalami arus keluar modal (capital outflow). Ia mengatakan, setelah India menjalankan reformasi serius dengan dukungan penuh pemerintah, modal kembali masuk dalam jumlah besar dalam waktu dua tahun.
Selain pembenahan pasar modal, Mari menyoroti dua agenda lain yang dinilai penting, yakni GovTech dan deregulasi. GovTech dipandang dapat memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan akurasi program pemerintah, serta mengurangi risiko korupsi.
Ia mencontohkan proyek percontohan perlindungan sosial di Banyuwangi, di mana masyarakat diverifikasi melalui digital ID agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program tersebut disebut direncanakan untuk diperluas secara nasional sepanjang 2026.
Sementara itu, deregulasi disebut menjadi kunci untuk menarik investasi, terutama di tengah relokasi rantai pasok global akibat dinamika geopolitik. “Kalau kita ingin investasi masuk, kita perlu deregulasi, perbaikan iklim investasi, dan mengurangi high cost economy,” kata Mari.
