Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai pemangkasan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Investors Service dari stabil menjadi negatif, serta peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari risiko fiskal hingga ketidakpastian kebijakan.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan penilaian tersebut terkait dengan risiko fiskal, keraguan pihak luar terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, ketidakpastian kebijakan, dan meningkatnya ketidakpuasan publik.
“Ini hal yang perlu kita pantau. Risiko fiskal itu terkait dengan apakah bisa fiskal disiplin dan manajemen dari fiskal yang akan dipantau,” kata Mari dalam Webinar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Economy Outlook 2026, Kamis (19/2).
Terkait MSCI, Mari menyebut hal utama yang perlu dilakukan adalah menjaga kepercayaan investor, mengingat respons pasar sempat memicu arus keluar modal. Ia menilai situasi ini seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh.
Menurut Mari, investor menunggu implementasi kebijakan dan proses pemilihan kepemimpinan baru di OJK serta Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilakukan secara tepat, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang profesional serta berintegritas.
“Yang ditunggu oleh investor adalah benar-benar itu diimplementasi dan pemilihan dari leadership baru di OJK ini dan di Bursa (Efek Indonesia) itu perlu dilakukan dengan proper, baik, transparan dan prosesnya menghasilkan leadership baru yang profesional dan tinggi integritasnya,” ujarnya.
Mari juga menyinggung pengalaman India yang pernah menghadapi kasus serupa dan mengalami capital outflow. Ia mengatakan, setelah melakukan reformasi secara serius dengan dukungan penuh dari perdana menterinya, dalam dua tahun India kembali memperoleh arus masuk modal sekitar USD 60 hingga 70 miliar.
“Jadi ini adalah momen buat kita melakukan reform. Untuk kita bisa tumbuh lebih besar, ada hal yang perlu dilakukan untuk membenah. Saya ingin menyebut 2 hal saja GovTech dan deregulasi,” kata Mari.
Ia menjelaskan, GovTech merupakan inisiatif Presiden untuk memanfaatkan digitalisasi guna memperbaiki pelayanan pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Mari menekankan pentingnya integrasi data dan sistem digital pemerintah.
“Kuncinya adalah 1 data, digital ID, digital payment yang terintegrasi, data exchange antara lembaga pemerintah,” lanjutnya.
Selain itu, deregulasi dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan pihak asing, menarik arus investasi, serta memanfaatkan relokasi rantai pasok akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi yang mendorong negara maupun perusahaan mencari sumber produksi baru.
“Dan karena Indonesia berharap akan mendapat tarif yang lebih rendah dari Tiongkok, maupun dari negara ASEAN yang lain, maupun dari India, ini akan menjadi menarik untuk Indonesia dijadikan lokasi untuk produksi,” ujar Mari.
Sebelumnya, Moody’s memangkas outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga tersebut juga merevisi outlook kredit sejumlah bank, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi negatif.
MSCI juga memberlakukan perlakuan sementara terhadap pasar saham Indonesia dengan membekukan sejumlah perubahan dalam proses rebalancing indeks. Kebijakan yang diumumkan pada Selasa (27/1) itu akan berlaku termasuk pada indeks review Februari 2026.
