Jakarta — Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono menilai stabilitas sektor keuangan Indonesia relatif terjaga, ditopang indikator perbankan dan pasar keuangan yang dinilai solid. Namun, ia menekankan tantangan utama saat ini adalah bagaimana stabilitas tersebut dapat berkontribusi lebih optimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikan Dicky saat memaparkan visi, misi, dan arah kebijakan strategis dalam uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Dicky, kondisi perbankan dan pasar keuangan pada dasarnya berada dalam posisi yang cukup baik bila dilihat dari berbagai indikator kesehatan keuangan. Meski demikian, ia mempertanyakan sejauh mana stabilitas sistem keuangan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.
“Perbankan sebenarnya kondisinya sudah cukup baik, indikator-indikator keuangannya juga baik. Pasar keuangan juga seperti itu. Namun pertanyaan yang sangat fundamental, apakah kondisi stabilitas di sistem keuangan itu bisa berkontribusi optimal untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Dicky.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam visi pembangunan nasional. “Visi Asta Cita dari Bapak Presiden 8 persen, tentu tidak bisa hanya didukung oleh pembiayaan yang hanya berkisar 8 sampai 10 persen. Harus jauh lebih besar,” katanya.
Untuk mendorong kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dicky menawarkan strategi melalui optimalisasi penyaluran kredit perbankan dan penguatan pembiayaan dari pasar modal. Ia menekankan peningkatan kredit tidak hanya bergantung pada sisi penawaran (supply), tetapi juga memerlukan permintaan pembiayaan (demand) yang kuat dari sektor riil.
“Penyaluran kredit harus memperhatikan dua sisi, yakni supply dan demand. Kemudian demand-nya tidak ada,” ujarnya.
Dari sisi penawaran, ia menilai penguatan perbankan melalui model universal banking, peningkatan pembiayaan sindikasi, serta penyaluran kredit UMKM berbasis data yang lebih baik perlu terus didorong. Sementara dari sisi permintaan, Dicky mengusulkan pendekatan kolaboratif melalui konsep pentahelix yang melibatkan regulator, pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta parlemen.
Dalam konsep tersebut, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan berperan sebagai honest broker yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hambatan pembiayaan di sektor riil. “Honest broker itu kita duduk bersama untuk membahas bottleneck dan mencari solusi atas hambatan-hambatan pembiayaan,” kata Dicky.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan antara sektor publik dan swasta melalui skema public private partnership untuk mendukung proyek-proyek strategis. Dalam konteks ini, lembaga investasi nasional Danantara disebut dapat menjadi salah satu mitra penting dalam membuka akses pembiayaan. Namun, Dicky menegaskan pembiayaan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada sumber domestik.
Dicky juga menyoroti perlunya penguatan pembiayaan bagi UMKM yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Ia mengusulkan pemanfaatan instrumen sekuritisasi kredit UMKM untuk memperluas akses pembiayaan sektor riil.
Menurutnya, portofolio kredit ritel yang telah mencapai skala tertentu dapat disekuritisasi dan dijual kepada bank-bank yang lebih berfokus pada pembiayaan korporasi atau wholesale. “Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada SBPUK. Mereka yang biasanya fokus pada ritel itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat, korporasi atau bank-bank yang berorientasi pada wholesale,” tandasnya.
Saat ini, penyaluran kredit UMKM di perbankan masih berada di kisaran 20 persen dari total kredit, dengan fokus yang berbeda-beda di setiap bank.
