Jakarta—Universitas Paramadina menggelar diskusi panel daring bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” pada 18 Februari 2026. Forum ini membahas evaluasi lembaga internasional terhadap Indonesia serta langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah fluktuasi global.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai pasar modal merupakan bagian ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan. Ia menggambarkan pasar modal sebagai “gerbang depan” ekonomi sekaligus penghubung utama dengan pasar keuangan global.
Didik mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mampu “mengairi” dunia usaha. Ia mencontohkan pengalaman First Media yang memperoleh lisensi pada era Orde Baru, kemudian masuk pasar modal dan membangun jaringan kabel di berbagai wilayah Indonesia, sebagai ilustrasi bagaimana modal publik dapat mendorong pertumbuhan bisnis hingga memiliki jutaan klien. Ia juga menyebut sejarah pembiayaan publik berperan dalam membesarkan sejumlah perusahaan, termasuk Gojek.
Namun, Didik mengingatkan kondisi pasar modal Indonesia saat ini memunculkan sinyal yang perlu diwaspadai. Ia menyebut momen pasca evaluasi MSCI mengisyaratkan pasar modal Indonesia sedang tidak sehat. Didik juga menyinggung adanya tindakan Presiden Prabowo yang memberikan “hukuman” kepada otoritas pasar modal yang dinilai tidak sensitif.
Dalam pandangannya, gejolak pasar modal bisa menjadi indikator bahwa ekosistem ekonomi sedang tidak baik. Didik mengibaratkan pasar modal seperti “kerang hijau” yang menyerap polusi; ketika pasar bergejolak, hal itu dapat mencerminkan persoalan yang lebih luas, termasuk ketika pengelolaan APBN dipersepsikan tidak kredibel sehingga memicu pelaku pasar memilih keluar.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan rilis MSCI muncul pada situasi yang ia sebut kritis. Ia memaparkan portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026, sebuah fenomena yang ia nilai jarang terjadi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat dana asing ragu untuk masuk, sementara arus keluar modal domestik justru meningkat.
“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari soalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, maka hampir bisa dipastikan bahwa sektor lain lebih bermasalah,” kata Wijayanto.
Wijayanto juga menyoroti penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari yang ia kaitkan dengan sovereign selling. Ia menekankan perhatian Moody’s dan MSCI tertuju pada buruknya tata kelola (governance), risiko fiskal, serta kebijakan yang dinilai sulit diprediksi. Menurutnya, peringatan tersebut sebenarnya telah muncul dalam narasi beberapa tahun terakhir namun kurang direspons.
Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menyampaikan pandangan lebih optimistis. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang tepat. Primus merujuk pada pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan.
Primus juga menilai positif langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan setelah melihat adanya kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
Untuk merespons evaluasi MSCI, Primus menyebut pemerintah menyiapkan rangkaian reformasi menyeluruh. Langkah itu antara lain peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15% serta transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar.
Selain itu, ia menyebut agenda lain mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi struktural melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun. Pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi data KSEI yang lebih mendetail, memperkuat tata kelola emiten bagi jajaran direksi, serta membangun sinergi kelembagaan antara pemerintah, OJK, dan SRO.
Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli itu menyimpulkan bahwa meski tantangan eksternal dinilai berat, konsistensi penegakan hukum dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor internasional.
