Biaya logistik Indonesia masih menjadi tantangan struktural bagi daya saing ekonomi nasional. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2020) mencatat biaya logistik berada di kisaran 23–24% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibanding rata-rata ASEAN sekitar 13%. Di tengah kondisi itu, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik hingga 8% pada 2045 melalui pemanfaatan platform digital dan solusi inovatif, sebagaimana disampaikan Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi.
Salah satu solusi yang dinilai dapat mendorong efisiensi adalah penguatan peran pelabuhan darat (dry port). Fasilitas ini merupakan simpul logistik di daratan yang terhubung dengan pelabuhan laut melalui moda transportasi darat—umumnya kereta api atau jalan raya—dan berfungsi sebagai pusat konsolidasi, stuffing/stripping peti kemas, serta penyimpanan sebelum atau sesudah pengiriman laut.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, dry port dipandang memiliki nilai strategis secara geografis maupun ekonomi. Dengan memindahkan sebagian fungsi pelabuhan laut ke lokasi yang lebih dekat dengan pusat industri atau sentra produksi, dry port berpotensi mengurangi kepadatan di pelabuhan utama, mempercepat proses kepabeanan, serta menekan waktu tunggu kapal. Dampaknya, biaya transportasi dan penanganan peti kemas di pelabuhan laut yang kerap mahal dapat ditekan melalui penghematan waktu dan perbaikan alur layanan.
Peran dry port juga relevan dengan pendekatan supply chain management (SCM) modern yang menekankan integrasi dan visibilitas. Konsolidasi barang dapat dilakukan lebih awal di darat, sehingga mengurangi kompleksitas penanganan di pelabuhan laut. Di saat yang sama, digitalisasi platform yang terhubung dengan operasi dry port dapat meningkatkan visibilitas pergerakan barang dari sentra produksi hingga pelabuhan tujuan, baik untuk pasar domestik maupun internasional.
Contoh yang kerap disorot adalah Cikarang Dry Port yang beroperasi sejak 2010. Lokasinya berada di kawasan industri besar dan memiliki konektivitas dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam paparan yang dikaitkan dengan upaya menekan biaya logistik, fasilitas ini disebut menawarkan manfaat berupa efisiensi biaya, percepatan proses ekspor-impor, serta akses yang lebih terbuka bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini kerap menghadapi hambatan dalam logistik berskala besar.
Namun, Didik Purbadi menekankan persoalan logistik Indonesia tidak hanya bersifat teknis. Tantangan lain mencakup regulasi yang berubah-ubah, standar layanan yang belum merata, serta aspek diplomasi perdagangan yang dinilai masih lemah. Dalam situasi tersebut, dry port diposisikan sebagai salah satu fasilitator efisiensi, terutama melalui penyediaan layanan yang terstandarisasi dan terintegrasi, sehingga dapat membantu menyelaraskan kualitas layanan logistik.
Aspek konektivitas juga menjadi faktor penentu. Keterhubungan antara pelabuhan laut, dry port, kawasan industri, dan wilayah hinterland—termasuk sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan, hingga ekonomi kreatif—dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri sekaligus menjaga keberlanjutan investasi. Tanpa konektivitas yang mulus, potensi efisiensi dry port disebut tidak akan tercapai secara optimal.
Dari perspektif geografi rantai pasok, pengembangan jaringan dry port yang strategis dan terintegrasi dapat membentuk koridor-koridor logistik yang lebih efisien. Penentuan lokasi tidak hanya mempertimbangkan kedekatan dengan pelabuhan laut, tetapi juga keterhubungan dengan pusat-pusat produksi di hinterland. Dengan dukungan platform digital yang terintegrasi, visibilitas end-to-end dan optimasi rute dapat ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada penurunan biaya logistik.
Untuk memaksimalkan peran dry port, sejumlah arah kebijakan mengemuka. Pertama, perluasan jaringan dry port yang lebih merata dinilai penting agar tidak terkonsentrasi di Jawa, disertai studi kelayakan spasial dan insentif bagi investasi. Kedua, harmonisasi regulasi serta penyederhanaan prosedur kepabeanan dan karantina di dry port dipandang perlu untuk memastikan efisiensi operasional, sejalan dengan agenda digitalisasi. Ketiga, integrasi fisik dan digital antara pelabuhan laut, dry port, kawasan industri, dan sentra produksi di hinterland perlu diprioritaskan melalui infrastruktur penghubung seperti rel kereta api dan jalan tol logistik, serta platform digital yang saling terhubung.
Dengan pendekatan tersebut, dry port tidak lagi dipandang sekadar fasilitas tambahan, melainkan komponen strategis dalam arsitektur logistik modern. Penguatan peran dry port—bersama digitalisasi, harmonisasi regulasi, dan integrasi konektivitas—dinilai dapat membantu Indonesia menekan biaya logistik, memperkuat daya saing industri, dan mendukung target penurunan biaya logistik jangka panjang.
