Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas perdagangan global. Ketegangan di kawasan tersebut dinilai dapat mengganggu jalur distribusi energi dunia sekaligus mendorong kenaikan biaya logistik internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, situasi ini berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi meski dampaknya tidak selalu langsung.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, menyebut perdagangan global saat ini berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang semakin nyata. Menurutnya, eskalasi konflik meningkatkan persepsi risiko pada jalur perdagangan energi yang strategis, termasuk Selat Hormuz.
“Saat ini kita berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang nyata. Eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran membuat persepsi risiko di Selat Hormuz meningkat, padahal sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Bagi Indonesia, dampaknya memang tidak langsung, tetapi dapat terasa melalui kenaikan premi asuransi kapal dan biaya energi,” ujar Dyah dalam wawancara daring, Jumat (6/3).
Dyah menjelaskan, konflik di Timur Tengah umumnya memukul negara berkembang melalui kenaikan harga energi dan gangguan rute logistik global. Ketika biaya transportasi dan energi meningkat, tekanan terhadap perekonomian domestik disebut akan semakin terasa.
“Jika jalur seperti Selat Hormuz terganggu atau premi perang meningkat, maka biaya impor bahan bakar Indonesia akan ikut naik. Dampaknya dapat memicu inflasi energi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini merupakan supply-side shock yang biasanya paling dirasakan oleh negara berkembang,” katanya.
Dari sisi neraca perdagangan, Dyah menilai dampak konflik dapat terlihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan nilai impor Indonesia sehingga menekan surplus perdagangan.
“Dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak atau gas akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari kawasan Teluk dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia. Hal ini berpotensi menekan surplus neraca dagang yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Sementara dalam jangka panjang, ketegangan geopolitik dapat memicu perubahan pola rantai pasok global. Dyah menyebut negara-negara maju mulai mengalihkan produksi ke negara yang dianggap lebih stabil melalui strategi relokasi industri.
Selain energi, sejumlah komoditas strategis juga dinilai rentan terdampak. Gangguan jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik bagi industri di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Komoditas yang paling rentan adalah minyak, LNG, dan pupuk berbasis gas. Jika kapal harus menghindari rute yang berisiko di kawasan Hormuz atau Laut Merah, maka jalur pelayaran menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman meningkat. Kondisi ini dapat mengganggu stok bahan baku industri di Indonesia,” tandas Dyah.
Ketidakpastian global juga berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi domestik. Dalam situasi konflik yang meningkat, investor cenderung memindahkan aset ke instrumen yang dinilai lebih aman.
Dyah menekankan sejumlah langkah yang perlu disiapkan pemerintah untuk merespons risiko tersebut, mulai dari memperkuat diversifikasi energi dan pasar perdagangan, meningkatkan cadangan strategis seperti BBM dan pangan, hingga memperkuat diplomasi ekonomi. Ia juga menilai Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama regional, termasuk ASEAN, untuk membuka jalur perdagangan alternatif.
