Ketegangan geopolitik global kembali menguat seiring munculnya peringatan investor dunia Ray Dalio mengenai potensi perubahan besar dalam peta kekuatan global. Pendiri Bridgewater Associates itu menilai kendali atas Selat Hormuz bukan semata persoalan jalur energi, melainkan juga simbol dominasi ekonomi dunia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai peringatan Dalio perlu dibaca sebagai sinyal serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, konflik global saat ini memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas nasional, baik dari sisi politik maupun ekonomi.
“Apa yang disampaikan Ray Dalio adalah alarm geopolitik yang serius. Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia. Jika Amerika kehilangan kendali, dampaknya tidak hanya pada distribusi minyak, tetapi juga pada kepercayaan global terhadap dolar dan kepemimpinan ekonomi Amerika Serikat,” kata Firman.
Firman menilai posisi Indonesia menjadi lebih kompleks setelah bergabung dalam blok BoP yang ia anggap beririsan dengan kepentingan Amerika Serikat. Dalam situasi tersebut, ia mengingatkan bahwa langkah Indonesia dalam konfigurasi global tertentu dapat dibaca sebagai keberpihakan dan berpotensi memengaruhi hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya Iran.
“Indonesia harus berhitung sangat cermat. Bergabung dalam konfigurasi global tertentu bisa dibaca sebagai keberpihakan. Jika kita dianggap condong ke Amerika, maka hubungan dengan Iran berisiko memburuk. Ini menyangkut posisi strategis Indonesia di tengah tarik-menarik kekuatan global,” ujarnya.
Selain dampak di level internasional, Firman juga menyoroti kemungkinan efek lanjutan di dalam negeri. Ia menilai isu global seperti konflik di kawasan Teluk dapat merembet menjadi tekanan sosial dan politik, termasuk potensi demonstrasi hingga polarisasi di masyarakat.
“Kita tidak boleh naif. Isu global seperti ini sangat mudah ditarik ke dalam dinamika domestik. Bisa muncul demonstrasi, bahkan polarisasi politik antara kelompok yang pro-Amerika dan pro-Iran. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengganggu stabilitas nasional,” kata Firman.
Dari sisi ekonomi, ia menekankan risiko yang dapat muncul apabila konflik membesar dan mengganggu Selat Hormuz. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia berpotensi berdampak langsung pada anggaran negara, harga energi, dan daya beli masyarakat. Ia juga mengingatkan kemungkinan munculnya tekanan eksternal, termasuk risiko sanksi, bagi negara yang dinilai mengambil posisi tertentu.
“Jika konflik ini membesar dan Selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia hampir pasti melonjak. Dampaknya langsung ke APBN, ke harga energi, dan pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, ada risiko tekanan politik maupun sanksi dari negara-negara yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Dalam situasi global yang dinilai semakin tidak pasti, Firman menegaskan pentingnya Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten dan terukur. Ia menilai prinsip tersebut harus diterjemahkan dalam strategi diplomasi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam orbit kekuatan besar mana pun. Prinsip bebas aktif harus diwujudkan dalam langkah konkret. Kita harus berdiri tegak pada kepentingan nasional, bukan terseret arus konflik global,” katanya.
Ia menyebut langkah konkret dapat dilakukan melalui penguatan diplomasi multilateral, optimalisasi peran Indonesia di berbagai forum internasional, serta menjaga komunikasi strategis dengan semua pihak, termasuk Amerika Serikat dan Iran, tanpa menunjukkan keberpihakan berlebihan.
“Diplomasi kita harus lincah dan berlapis. Di satu sisi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, di sisi lain tetap merawat komunikasi dengan Iran dan negara-negara lain. Ini penting agar Indonesia tidak kehilangan posisi tawar di tengah dinamika global yang berubah cepat,” ujar Firman.
Firman menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Indonesia memiliki modal historis dan diplomatik untuk tetap berdiri independen dalam percaturan global, selama prinsip bebas aktif dijalankan secara sungguh-sungguh.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang mudah didikte. Kita punya prinsip, punya kepentingan nasional, dan punya peran strategis. Tinggal bagaimana itu dijalankan dengan konsisten dan penuh keberanian,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, usai menjalankan salat Jumat, di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap dinamika konflik di kawasan Teluk yang dinilai berpotensi memengaruhi arah ekonomi global.
