Jakarta — Friderica Widyasari Dewi memaparkan delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan (SJK) saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengatakan delapan kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya stabil, tetapi juga terpercaya, inklusif, dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Delapan prioritas itu meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi, mempercepat pendalaman pasar, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan dan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Kiki, meski sektor jasa keuangan menunjukkan ketahanan yang baik, terdapat tantangan strategis yang perlu diantisipasi, baik dari sisi global maupun domestik. Ia berharap delapan kebijakan yang diusung dapat menjawab tantangan tersebut.
Stabilitas sistem keuangan jadi jangkar kebijakan
Kiki menjelaskan, kebijakan menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi jangkar utama OJK. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang diperkuat lewat pertukaran data, koordinasi kebijakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis, serta penguatan sistem peringatan dini (early warning system).
Selain itu, OJK disebut akan terus memperkuat struktur permodalan lembaga jasa keuangan, menyempurnakan manajemen risiko, serta meningkatkan teknologi informasi dan keamanan siber.
Pemulihan kepercayaan publik
Di tengah penguatan stabilitas, Kiki juga menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan publik. Ia menyatakan pemulihan dilakukan melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas, terutama di sektor pasar modal.
Untuk itu, ia berkomitmen melanjutkan kebijakan reformasi integritas pasar modal sesuai lini masa (timeline) yang telah ditetapkan. Penguatan tata kelola dan integritas industri keuangan, serta penegakan hukum, disebut menjadi langkah yang akan terus diperkuat.
Pengawasan terintegrasi dan kontribusi bagi ekonomi
Seiring pemulihan kepercayaan, Kiki menyampaikan sektor jasa keuangan juga harus hadir memberi manfaat bagi pembangunan perekonomian. Salah satu langkah yang diusung adalah penguatan pengawasan terintegrasi, termasuk terhadap industri jasa keuangan digital dengan berpegang pada prinsip same activity, same risk, same regulation.
Pendalaman pasar dan perlindungan konsumen
Kiki menilai kebijakan pendalaman pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat sumber pembiayaan jangka panjang dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Ia menegaskan, pengembangan inovasi harus tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan konsumen dan masyarakat.
Transformasi sektor, lanjutnya, perlu didukung pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta budaya organisasi yang profesional dan berintegritas. Ia juga menekankan sinergi dan kolaborasi sebagai kunci menjaga stabilitas sistem keuangan, memulihkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan bagi perekonomian nasional.
Fit and proper test di Komisi XI DPR
Pada hari yang sama, Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota DK OJK dengan menguji 10 nama yang dikirimkan panitia seleksi dari pemerintah. Saat ini, Friderica menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DK OJK setelah Mahendra Siregar dan tiga pejabat lainnya mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.
