Sorotan ekonomi global pada 11 Maret 2026 didominasi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi, lonjakan harga, serta dampaknya pada inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara.
Kelompok Tujuh (G7) negara industri terkemuka secara resmi menyatakan dukungan untuk menggunakan cadangan minyak strategis guna mengatasi kekurangan pasokan dan meredam volatilitas pasar sejak pecahnya konflik di kawasan tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada 11 Maret setelah pertemuan virtual pada 10 Maret antara para menteri energi G7 dan Badan Energi Internasional (IEA). Dalam pernyataannya, para menteri menegaskan pemantauan ketat terhadap perkembangan pasar energi serta koordinasi dengan IEA dan mitra internasional untuk memastikan keamanan pasokan.
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Sanae Takachi mengumumkan Jepang akan mulai melepaskan minyak dari cadangan strategisnya paling lambat 16 Maret. Langkah itu ditujukan untuk mengurangi tekanan pada harga bensin dan energi lain di tengah kekhawatiran pasokan akibat konflik. Takachi mengatakan Jepang memutuskan bergerak lebih dulu “tanpa menunggu keputusan resmi” terkait koordinasi pelepasan cadangan internasional dengan IEA.
Di sisi lain, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan dampak luas gangguan pengiriman di Selat Hormuz. Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 Maret, UNCTAD menyebut ketegangan militer telah mengganggu lalu lintas maritim di jalur strategis yang membawa sekitar seperlima minyak dunia yang diangkut lewat laut, serta volume besar gas alam cair (LNG) dan pupuk. Gangguan ini memunculkan kekhawatiran terhadap pasar energi global, rantai pasokan, dan harga pangan.
Tekanan pada pasar gas juga meningkat setelah fasilitas ekspor LNG terbesar di dunia di Qatar menghentikan pengiriman selama lima hari berturut-turut, yang disebut sebagai gangguan terlama sejak 2008. Penghentian di pabrik pencairan Ras Laffan—yang memasok hampir 20% produksi LNG global—terjadi setelah operasi militer Iran pada awal pekan. Insiden tersebut dilaporkan segera mendorong harga gas di pasar Eropa dan Asia naik.
Di Eropa, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menyatakan bank sentral akan menerapkan “semua langkah yang diperlukan” untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah konflik di Iran yang memicu fluktuasi harga minyak. Dalam wawancara dengan France 2 pada 10 Maret, Lagarde menegaskan ECB tidak akan membiarkan warga Eropa mengalami guncangan harga seperti pada 2022–2023. Ia juga menyebut ekonomi Zona Euro kini lebih tangguh terhadap guncangan besar dibanding saat awal konflik Rusia-Ukraina.
Di Amerika Serikat, kombinasi harga minyak tinggi dan pertumbuhan lapangan kerja yang lemah memunculkan kembali kekhawatiran stagflasi—situasi inflasi tinggi bersamaan dengan pertumbuhan yang lambat—yang mengingatkan pada periode 1970-an. Para ekonom, analis, dan investor disebut berulang kali memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak di tengah pelemahan ekonomi merupakan sinyal yang mengkhawatirkan.
Sementara itu, survei Reuters menunjukkan Bank Sentral Jepang (BoJ) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di 0,75% pada pertemuan kebijakan pekan depan. Namun, BoJ diproyeksikan menaikkan suku bunga menjadi 1% pada akhir Juni 2026, meski risiko dari konflik AS-Israel dan Iran dinilai sulit diprediksi. Kenaikan harga minyak akibat konflik turut meningkatkan kekhawatiran inflasi global dan memperumit pertimbangan kebijakan bank sentral.
Di luar isu energi dan moneter, pemerintah Jepang juga menegaskan ambisi jangka panjang untuk merevitalisasi industri semikonduktor. Dalam pertemuan strategis pada 10 Maret, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menargetkan penjualan chip produksi dalam negeri mencapai 15 triliun yen (US$95 miliar) pada 2030 dan 40 triliun yen (US$250 miliar) pada 2040. Target 2040 itu setara delapan kali lipat dibanding level 2020, ketika penjualan sektor tersebut sekitar 5 triliun yen menurut data Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.
