TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Bela Hotel, Ternate, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni, para sekretaris daerah provinsi se-Indonesia, instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Rakornas tersebut bertujuan menyamakan persepsi, sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengatasi hambatan dalam rangkaian pengelolaan anggaran daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan bahwa pada 2026 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama para kepala daerah akan menghadapi pemotongan fiskal yang dinilai cukup signifikan. Menurutnya, kondisi itu berpengaruh terhadap berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kesesuaian program antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk memastikan APBD dapat dimanfaatkan secara optimal dan program yang dijalankan memberikan dampak.

Sherly juga berharap rakornas ini dapat membantu menyederhanakan proses, dari perencanaan penganggaran hingga eksekusi pelaksanaan program. Ia menambahkan, TAPD diharapkan berperan sebagai penyaring dalam setiap kebijakan, terutama untuk membantu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

“Saya berharap Tim TAPD menjadi filter kebijakan karena mereka lebih mengetahui secara teknis maupun administrasi,” ujar Sherly.

Ia berharap rakornas ini menghasilkan terobosan agar APBD pada 2026 dan 2027 dapat dimanfaatkan secara efektif dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.