Setiap 8 Maret, dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Dalam konteks saat ini, peringatan tersebut semakin relevan karena internet telah menjadi ruang utama untuk belajar, bekerja, membangun usaha, hingga mengakses layanan penting seperti kesehatan dan perbankan.
Namun, tidak semua orang bisa memanfaatkan “jalan raya” digital ini dengan mudah. Perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam hal keterhubungan, kemampuan membayar akses, serta keterampilan menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Di Indonesia dan banyak negara lain, kesenjangan tersebut memang mulai mengecil, tetapi belum sepenuhnya tertutup.
Data global terbaru menunjukkan pengguna internet laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan. Pada 2024, sekitar 70 persen laki-laki menggunakan internet, sementara perempuan 65 persen. Selisih ini setara sekitar 189 juta orang. Kesenjangan paling terasa di negara berpendapatan rendah, di mana hanya 27 persen penduduk yang terhubung internet, jauh tertinggal dari negara maju. Kondisi ini membuat sebagian besar perempuan di negara berpendapatan rendah belum dapat mengambil peran dalam ekonomi dan layanan digital.
Di sisi lain, laporan BCG mencatat adanya perbaikan di negara berkembang. Kesenjangan penggunaan internet antara laki-laki dan perempuan dilaporkan menyempit dari 19 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2023.
Indonesia disebut termasuk negara yang mendorong perbaikan kesetaraan penggunaan internet. Meski begitu, masih ada ratusan juta perempuan yang belum bisa menikmati fasilitas daring. Hambatan yang sering muncul adalah belum memiliki ponsel pintar serta biaya kuota internet yang masih dianggap mahal.
Penutupan kesenjangan ini tidak hanya dipandang sebagai isu kesetaraan, tetapi juga berdampak ekonomi. Jika perempuan memperoleh akses digital yang setara, ekonomi dunia diperkirakan dapat bertambah sekitar 1,5 triliun dolar AS dan puluhan juta perempuan berpeluang keluar dari kemiskinan sebelum 2030. Selain itu, ada dimensi keadilan sosial yang turut dipertaruhkan.
Forum Ekonomi Dunia memperkirakan, dengan laju perubahan saat ini, dibutuhkan 134 tahun untuk mencapai kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan. Artinya, tanpa percepatan, ketimpangan berisiko terus diwariskan lintas generasi, sementara pertumbuhan dunia digital berjalan paling cepat.
Dalam rangkaian refleksi menuju Hari Perempuan Internasional 2026, tema yang diusung adalah “Hak. Keadilan. Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Tema tersebut menekankan bahwa hak harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tertulis dalam aturan. Menurut PBB, hak yang dinikmati perempuan baru sekitar 64 persen dibanding laki-laki dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, uang, keluarga, dan keselamatan. Jika perubahan berlangsung lambat, kesetaraan penuh diperkirakan memerlukan waktu yang sangat panjang.
Komisi PBB untuk Status Perempuan juga menyoroti pentingnya keamanan di ruang daring. Teknologi dinilai perlu aman dan ramah bagi perempuan, termasuk pencegahan kekerasan dan pelecehan di internet serta pendidikan digital sejak dini. Tanpa rasa aman, masyarakat cenderung enggan memanfaatkan layanan digital, sekalipun jaringan tersedia.
Sejumlah tantangan masih mengemuka. Pertama, soal harga dan perangkat: di banyak wilayah, internet masih mahal dan ponsel pintar belum terjangkau semua orang. Bagi sebagian keluarga, memilih paket data bisa sama sulitnya dengan menentukan kebutuhan pokok, sehingga perempuan kerap menunda akses karena memprioritaskan kebutuhan rumah tangga.
Kedua, sinyal dan infrastruktur: di desa dan wilayah terpencil, sinyal sering tidak stabil sehingga pengalaman mengakses layanan daring menjadi tidak optimal. Ketiga, keamanan dan kenyamanan: kekerasan serta pelecehan di dunia maya membuat banyak perempuan takut berekspresi atau enggan mencoba hal baru, terlebih jika platform tidak menyediakan fitur pelaporan yang mudah dan perlindungan data yang jelas.
Keempat, komitmen yang fluktuatif: terdapat tanda sebagian perusahaan mengendurkan komitmen terhadap program keberagaman. Padahal, ketika teknologi berubah cepat—termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI)—dibutuhkan lebih banyak sudut pandang agar kebijakan dan produk lebih adil.
Sejumlah langkah praktis disebut dapat dilakukan untuk mempercepat penutupan jurang digital. Pertama, membuat akses benar-benar nyata melalui perluasan jaringan di wilayah tertinggal, paket khusus yang terjangkau (misalnya paket belajar atau paket UMKM), serta opsi cicilan perangkat berbiaya rendah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan, ketika harga turun, adopsi internet di kalangan perempuan meningkat.
Kedua, memperkuat literasi digital dari tingkat dasar, mulai dari cara aman memakai internet, melindungi akun, mewaspadai penipuan, hingga keterampilan mengelola usaha daring dan kemampuan kerja seperti presentasi atau desain sederhana. Materi dalam bahasa lokal dan contoh sehari-hari dinilai membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri.
Ketiga, dalam layanan pelanggan berbasis AI, diperlukan standar “AI setara agen” yang menekankan hasil akurat, tidak bias, dapat dijelaskan, serta tetap menyediakan petugas manusia untuk penanganan kasus rumit, dengan evaluasi kualitas secara berkala.
Keempat, menciptakan ruang digital yang aman melalui fitur pelaporan yang mudah, perlindungan data yang kuat, serta edukasi pencegahan kekerasan daring. Kelima, mendorong perempuan masuk ke peran teknis dan kepemimpinan dengan menutup celah sejak level awal, lewat pelatihan AI dan data yang praktis, pendampingan, serta jalur karier yang jelas.
Perluasan akses digital bagi perempuan dipandang membawa manfaat luas. Keluarga berpeluang menambah penghasilan dari usaha daring, anak mendapat dukungan belajar, layanan publik lebih mudah dijangkau, dan ekonomi tumbuh karena lebih banyak orang terlibat dalam pasar digital. Meski data global menunjukkan kesenjangan mulai menyempit, jarak yang tersisa masih panjang.
Dalam kerangka tema “Hak. Keadilan. Aksi”, hak dimaknai sebagai akses dan perlindungan yang nyata, keadilan sebagai teknologi yang tidak memihak dan ramah bagi semua, serta aksi sebagai kebijakan, program, dan kolaborasi yang dijalankan segera. Dengan konsistensi, Indonesia dinilai berpeluang menjadi contoh bagaimana dunia digital dapat membuka kesempatan bagi semua, terutama bagi perempuan yang selama ini paling sering tertinggal.
