Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengkritik fenomena anomali valuasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menyoroti keberadaan sejumlah emiten yang rasio harga terhadap laba atau price to earnings ratio (PER) disebut melambung tidak wajar hingga ratusan, bahkan ribuan kali.
Menurut Hashim, lonjakan PER yang dinilai irasional bukan sekadar deviasi statistik, melainkan sinyal bahaya bagi pelaku pasar. Ia menekankan bahwa bursa hanya dapat beroperasi secara sehat jika ditopang kepercayaan dan kredibilitas. Tanpa itu, mekanisme pembentukan harga berisiko kehilangan pijakan.
“Ketika ada perusahaan dengan rasio PE 167, lalu 900, kemudian 1.200, bahkan menembus 4.000 kali, terang saja ada yang ganjil,” ujar Hashim di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Hashim juga menyinggung gejolak di pasar saham domestik pada penghujung Januari hingga awal Februari 2026, setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menangguhkan perubahan indeks saham Indonesia. Keputusan tersebut menjadi pembicaraan di kalangan investor, dengan isu transparansi sebagai salah satu sorotan utama.
Dalam konteks peristiwa itu, Hashim menyebut adanya pihak-pihak yang diminta untuk menanggalkan jabatan. “Kita semua paham apa yang terjadi. Ada sebabnya. Ketika transparansi absen, pasar pun kehilangan kejernihannya,” katanya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap gejolak tersebut, terutama dampaknya terhadap investor ritel. Hashim mengatakan Presiden menunjukkan kemarahan atas kejadian pada pekan sebelumnya, dengan kerugian investor kecil menjadi perhatian utama.
Menurut Hashim, pemerintah kini berupaya menjaga kredibilitas pasar modal dengan memperketat pengawasan dan mengintensifkan pemantauan. Langkah itu disebut ditujukan untuk memastikan perlindungan investor sekaligus menjaga integritas bursa.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim mengungkapkan bahwa MSCI Inc sempat mengirimkan korespondensi resmi kepada pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi mengenai kondisi pasar domestik. “Informasinya, ada empat surat yang dikirimkan kepada pemerintah untuk meminta klarifikasi atas berbagai isu,” ujar Hashim.
Hashim menilai komunikasi tersebut menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kredibilitas pasar melalui transparansi yang menyeluruh serta pengawasan yang memadai. Ia kembali merujuk pada episode gejolak akhir Januari hingga awal Februari 2026 yang memicu perhatian luas dan menajamkan sorotan terhadap tata kelola pasar.
Meski pasar sempat bergejolak, Hashim menyebut sejumlah investor global yang ditemuinya masih menunjukkan optimisme terhadap prospek Indonesia.
