Jakarta — Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hernawan Bekti Sasongko menjadi salah satu dari 10 kandidat yang lolos mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Dewan Komisioner (DK) OJK di Komisi XI DPR RI. Hernawan mendaftar untuk posisi Wakil Ketua DK OJK.
Dalam uji kelayakan tersebut, salah satu fraksi di Komisi XI DPR RI menanyakan langkah yang akan diambil Hernawan apabila terpilih, terutama dalam situasi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya normal.
Hernawan menjelaskan, jabatan Wakil Ketua DK OJK akan berfokus pada penguatan tata kelola organisasi serta koordinasi sistem perencanaan di internal lembaga. Karena itu, ia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan penyelesaian persoalan paling mendesak di sektor jasa keuangan.
Ia menyoroti struktur kredit perbankan yang dinilai masih didominasi pembiayaan konsumsi dan korporasi besar. Hernawan menyebut sekitar 78% struktur pembiayaan saat ini terserap oleh 50 pengusaha besar. “Katakan di sektor perbankan. Kami mencoba melihat beberapa hal yang utama yang untuk ‘di-addres’ lebih dahulu. Katakan untuk pertama itu adalah kredit masih dominan berbentuk untuk konsumsi dan korporasi besar. Tapi nanti saya gali lebih mendalam karena memang hampir 78 persen dari struktur pembiayaan sekarang itu diserap oleh hanya 50 pengusaha-pengusaha besar,” kata Hernawan dalam fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Hernawan, penyaluran kredit seharusnya lebih banyak mengalir kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini disebut sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai masih terdapat sikap kehati-hatian berlebihan (risk aversion) di industri perbankan yang membuat pembiayaan cenderung bersifat pro-siklus.
“Yang kedua kalau di perbankan Pak, masih ada di industri itu semacam risk aversion yang tinggi. Jadi lebih pada pro cyclical. Nah oleh karena itu, itu yang arahnya harus diubah dan memang tidak mudah kalau ini, agak panjang. Tapi kalau tidak dimulai itulah yang nanti akan menjadi proses yang seperti permasalahan klasik. Jadi reformasi prudensial untuk counter cyclical,” ujarnya.
Hernawan menambahkan, perbaikan sistem pembiayaan dapat dimulai dari pembenahan sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan model proses bisnis di sektor keuangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diambil mampu memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan secara menyeluruh.
