Jakarta — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran D-8 (Developing Eight) sebagai instrumen strategis politik luar negeri sekaligus penguatan kerja sama ekonomi antarnegara berkembang.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, mengatakan D-8 memiliki potensi besar menjadi kekuatan ekonomi global. Ia merujuk proyeksi lembaga konsultan global PricewaterhouseCoopers (PwC) yang memperkirakan bahwa pada 2050, delapan negara anggota D-8—kecuali Azerbaijan—akan masuk dalam 25 besar ekonomi dunia berdasarkan ukuran produk domestik bruto (PDB).
“Yang membuat prediksi ini bukan negara anggota atau sekretariat D-8, tetapi lembaga internasional yang sangat kredibel. Ini menunjukkan potensi riil D-8 di masa depan,” ujar Tri dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Antara Heritage, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Tri menjelaskan, Azerbaijan yang merupakan anggota terbaru D-8 tidak termasuk dalam proyeksi tersebut karena meski memiliki pendapatan per kapita tinggi, skala total ekonominya relatif lebih kecil dibanding anggota lainnya.
Secara agregat, D-8 saat ini mencatat nilai perdagangan intra-kawasan sekitar USD157 miliar. Jika digabungkan, kekuatan ekonomi D-8 disebut sebagai yang terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Total PDB gabungan negara anggota melampaui USD5,1 triliun, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar seperlima populasi dunia.
Tri menekankan D-8 bukan forum yang dibentuk atas dasar agama, meski seluruh anggotanya tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya, D-8 berfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan yang sejalan dengan semangat Dasasila Bandung.
Selain agenda ekonomi, Tri menyebut negara-negara anggota juga memiliki kesamaan sikap politik dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Isu tersebut akan menjadi salah satu agenda khusus dalam KTT mendatang.
Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua D-8 untuk kedua kalinya setelah periode 2006–2007. Kepemimpinan D-8 berputar setiap dua tahun berdasarkan urutan alfabet bahasa Inggris. Dalam masa keketuaannya, Indonesia mengusung lima prioritas utama, yakni integrasi ekonomi dan perdagangan, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan.
Dalam aspek perdagangan, D-8 telah memiliki Preferential Trade Agreement (PTA) yang telah diratifikasi tujuh negara anggota. Tri menyebut Indonesia sebagai negara yang paling aktif memanfaatkan fasilitas tersebut. “Ini manfaat nyata bagi Indonesia. Artinya, skema ini bukan sekadar dokumen, tetapi benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha kita,” ujarnya.
Untuk penguatan ekonomi halal, Indonesia berencana menyelenggarakan D-8 Halal Expo sebagai agenda tahunan unggulan yang digelar bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Indonesia juga mendorong perluasan kerja sama sistem pembayaran digital lintas negara, termasuk eksplorasi penggunaan QRIS antaranggota D-8 guna mempermudah transaksi dan menekan biaya perantara.
Di bidang kelembagaan, Indonesia menyiapkan peluncuran dua pusat kolaborasi baru, yakni D-8 Halal Economic Center dan D-8 Disaster Resilience Center. Kedua inisiatif ini diharapkan menjadi warisan (legacy) keketuaan Indonesia.
Rangkaian agenda menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 akan diawali dengan negosiasi penyusunan Deklarasi Jakarta sebagai dokumen hasil akhir. Pertemuan Komisi dijadwalkan pada 12–13 April, dilanjutkan Dewan Menteri Luar Negeri pada 14 April, serta D-8 Business and Investment Forum. KTT D-8 direncanakan berlangsung pada 15 April, terdiri atas tiga segmen: pertemuan para pemimpin negara anggota, pertemuan pemimpin dengan pelaku bisnis, dan sesi khusus mengenai Palestina.
“Keketuaan Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi D-8 sebagai kekuatan ekonomi global yang solid, inklusif, dan relevan,” kata Tri.
Sumber: infopublik.id
