Pemadaman listrik bergilir adalah pengalaman yang cepat berubah menjadi kemarahan kolektif.

Saat rapat DPR membahasnya, publik tidak hanya mendengar angka, tetapi juga mencari pengakuan atas gangguan hidup yang nyata.

Itulah mengapa potongan rapat Komisi XII DPR dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi tren.

Di ruang rapat, ada penjelasan teknis soal pasokan dan program.

Namun yang memantik perhatian justru momen ketika interupsi anggota DPR Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, disebut sampai lima kali dan merasa diabaikan pimpinan rapat.

Tren ini bukan sekadar drama politik.

Ia menyentuh pertanyaan mendasar, siapa yang sungguh mendengar keluhan warga ketika listrik padam dan roda ekonomi tersendat.

-000-

Apa yang Terjadi di Rapat Komisi XII DPR

Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Komisi XII DPR memanggil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Agenda rapat menyinggung pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan Sumatera yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Dalam pemaparannya, Darmawan menyatakan sudah tidak ada lagi mati listrik bergilir atau blackout di Jawa sejak 21 Juni 2026.

Ia menyebut PLN menjaga kondisi itu melalui program penguatan keandalan sistem kelistrikan.

Darmawan juga memaparkan “roadmap” 2026 terkait penambahan pasokan batubara berkalori menengah sampai tinggi.

Ia menyebut batubara 4.500 kalori ke atas dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM.

Besaran yang ia sebut adalah 1,8 juta ton tambahan untuk Juli, lalu 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember.

Darmawan menautkan pasokan itu dengan penambahan kapasitas daya mampu pasok sebesar 5 gigawatt.

Ia menyebut angka itu di atas 35,9 gigawatt, untuk membuat sistem kelistrikan Jawa lebih andal.

Ia juga menyinggung 2027, dengan rencana penambahan 4,6 gigawatt pasokan listrik.

Di situ, Darmawan menyebut pemanfaatan Battery Energy Storage System dari kelebihan energi pada sistem di Jawa.

Ketika pemaparan masih berjalan, Ramson Siagian menginterupsi.

Ia meminta penjelasan sebab-sebab pemadaman bergilir atau blackout di Sumatera dan Pulau Jawa.

Ramson juga menanyakan durasi dan lamanya proses pemadaman itu terjadi.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, mengingatkan interupsi harus melalui pimpinan rapat.

Ramson menegaskan ia sudah lima kali meminta interupsi, tetapi merasa diabaikan.

Dialog memanas, dengan nada tinggi, sebelum pimpinan rapat menyatakan akan mempersilakan setelah prosedur dipenuhi.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren: Tiga Alasan

Pertama, listrik adalah urat nadi rumah tangga dan usaha.

Ketika padam, dampaknya langsung, dari makanan basi sampai produksi tersendat.

Publik bereaksi cepat pada isu yang menyentuh rutinitas paling dasar.

Kedua, ada benturan antara narasi “sudah aman” dan ingatan warga yang baru saja terganggu.

Pernyataan “tidak ada lagi blackout” mudah dipertanyakan ketika pengalaman pemadaman masih hangat.

Di ruang digital, jarak antara klaim dan pengalaman sering menjadi bahan perdebatan.

Ketiga, momen interupsi yang disebut diabaikan membuka isu lain, yakni kualitas akuntabilitas.

Publik tidak hanya menilai PLN, tetapi juga menilai DPR sebagai ruang kontrol.

Ketika kontrol tampak macet, kekecewaan mudah berlipat.

-000-

Di Balik Angka, Ada Rasa Tidak Aman

Angka gigawatt, ton batubara, dan istilah roadmap terdengar meyakinkan.

Namun bagi warga, yang paling meyakinkan adalah kepastian listrik menyala saat dibutuhkan.

Di sinilah jarak psikologis terbentuk.

Teknokrasi bicara pasokan, publik bicara rasa aman.

Dalam rapat itu, Ramson menuntut penjelasan sebab-sebab pemadaman.

Tuntutan itu memperlihatkan kebutuhan akan narasi yang utuh, bukan hanya daftar program.

Sebab pemadaman adalah bagian dari pertanggungjawaban.

Tanpa sebab, solusi terdengar seperti janji yang menggantung.

Ketika pimpinan rapat menekankan prosedur interupsi, muncul kesan lain.

Prosedur yang benar penting, tetapi publik juga menuntut urgensi.

Di mata warga, pemadaman bukan sekadar topik, melainkan kerugian.

-000-

Akuntabilitas dalam Dua Lapisan: PLN dan DPR

Isu ini menjadi cermin akuntabilitas berlapis.

Lapisan pertama adalah PLN sebagai penyedia layanan publik yang vital.

Lapisan kedua adalah DPR sebagai pengawas yang mewakili pertanyaan warga.

Ketika anggota dewan merasa pertanyaannya tak diberi ruang, publik menangkap sinyal bahaya.

Bukan semata soal siapa yang benar, tetapi soal apakah mekanisme tanya jawab berjalan efektif.

Rapat pengawasan adalah panggung untuk mengurai sebab, risiko, dan pencegahan.

Jika panggung itu tersendat, kepercayaan ikut tersendat.

Dalam demokrasi, kepercayaan adalah modal yang tidak bisa diproduksi cepat.

Ia dibangun dari kebiasaan mendengar, menjawab, dan memperbaiki.

-000-

Kaitannya dengan Isu Besar Indonesia: Ketahanan Energi dan Keadilan Layanan

Peristiwa rapat ini berkelindan dengan isu besar ketahanan energi.

Indonesia membutuhkan sistem listrik yang andal untuk industri, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Ketahanan energi bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keandalan distribusi.

Ketika pemadaman terjadi, yang terdampak bukan hanya kota besar.

Rantai pasok, UMKM, dan rumah tangga ikut menanggung biaya.

Isu ini juga terkait keadilan layanan.

Keandalan listrik sering menjadi penentu siapa yang bisa tumbuh dan siapa yang tertahan.

Jika gangguan berulang, kesenjangan kesempatan dapat melebar.

Di sisi lain, pilihan sumber energi dan pasokan bahan bakar memunculkan diskusi kebijakan.

Pemaparan Darmawan menekankan batubara berkalori tertentu dan alokasi dari Kementerian ESDM.

Itu menunjukkan betapa eratnya listrik dengan tata kelola pasokan energi primer.

-000-

Riset yang Relevan: Keandalan, Transparansi, dan Kepercayaan

Dalam kajian kebijakan publik, layanan esensial memiliki satu tuntutan utama, reliabilitas.

Reliabilitas berarti layanan bekerja konsisten, terutama saat beban tinggi dan risiko meningkat.

Riset tata kelola juga menekankan pentingnya transparansi penjelasan.

Ketika gangguan terjadi, publik membutuhkan informasi sebab, dampak, dan langkah pemulihan.

Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi merangkai data menjadi penjelasan yang bisa diuji.

Di banyak studi komunikasi krisis, kepercayaan publik dipengaruhi kecepatan respons dan kejelasan pesan.

Pesan yang terlalu teknis bisa terasa menghindar.

Pesan yang terlalu politis bisa terasa menutupi.

Karena itu, rapat seperti di Komisi XII menjadi penting sebagai jembatan.

Ia mengubah keluhan menjadi pertanyaan, dan pertanyaan menjadi perbaikan.

Ketika jembatan itu goyah, kegaduhan digital menjadi kompensasi.

Publik mencari jawaban di luar ruang rapat, karena merasa jawaban di dalamnya belum tuntas.

-000-

Rujukan Luar Negeri: Ketika Blackout Menjadi Ujian Negara

Di berbagai negara, pemadaman besar sering menjadi ujian tata kelola.

Peristiwa semacam itu memaksa pemerintah dan operator listrik menjelaskan sebab dan rencana pencegahan.

Amerika Serikat pernah mengalami pemadaman besar yang memicu evaluasi keandalan jaringan.

India juga pernah mengalami gangguan luas yang menyorot kompleksitas manajemen beban.

Inggris dan beberapa negara Eropa pernah menghadapi pemadaman yang memicu pembahasan ketahanan jaringan.

Rujukan ini bukan untuk menyamakan konteks.

Namun ada pelajaran universal, pemadaman besar menguji komunikasi, koordinasi, dan legitimasi institusi.

Ketika publik tidak mendapat penjelasan yang memadai, rumor dan tuduhan mudah tumbuh.

Karena itu, forum pengawasan parlemen di banyak negara menjadi bagian dari pemulihan kepercayaan.

-000-

Membaca Pidato Program, Menagih Jawaban Sebab

Dalam rapat, Darmawan memaparkan program dan angka penambahan pasokan.

Itu penting sebagai rencana, tetapi pertanyaan Ramson menyorot sisi lain.

Publik ingin tahu mengapa pemadaman terjadi, bukan hanya apa yang akan dilakukan setelahnya.

Dua hal itu harus bertemu.

Jika sebab tidak dijelaskan, program mudah dipersepsikan sebagai pengalihan.

Jika program tidak dijelaskan, sebab hanya menjadi daftar kesalahan tanpa jalan keluar.

Ketegangan rapat memperlihatkan benturan dua kebutuhan komunikasi.

Kebutuhan institusi untuk memaparkan rencana, dan kebutuhan pengawas untuk mengurai kejadian.

Di titik ini, pimpinan rapat memegang peran penting.

Ia bukan hanya penjaga prosedur, tetapi juga penjaga arah agar substansi tidak hilang.

-000-

Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, PLN perlu memastikan penjelasan sebab pemadaman disampaikan secara jelas di forum resmi.

Penjelasan itu sebaiknya menjawab pertanyaan dasar, apa penyebab dan bagaimana pencegahannya.

Rapat pengawasan adalah tempat yang tepat untuk memformalkan jawaban.

Kedua, DPR perlu memastikan mekanisme rapat memberi ruang yang adil bagi pertanyaan kritis.

Prosedur penting, tetapi prosedur harus melayani tujuan, yakni akuntabilitas.

Jika interupsi menjadi sumber konflik, format rapat bisa diperjelas sejak awal.

Misalnya, pemaparan dibatasi, lalu sesi tanya jawab terstruktur.

Ketiga, komunikasi publik perlu menghubungkan rencana pasokan dengan pengalaman warga.

Istilah teknis seperti gigawatt dan BESS perlu diterjemahkan menjadi dampak pada keandalan harian.

Keempat, semua pihak sebaiknya menahan diri dari memperuncing konflik personal.

Fokus publik adalah listrik yang andal dan jawaban yang lengkap.

Konflik prosedural tidak boleh menenggelamkan substansi.

Kelima, evaluasi harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar saling menyalahkan.

Dalam layanan publik, yang paling penting adalah belajar cepat dari gangguan.

-000-

Penutup: Mendengar sebagai Bentuk Tanggung Jawab

Rapat yang memanas sering dianggap tontonan.

Namun di baliknya, ada warga yang menunggu jawaban, kapan listrik benar-benar aman.

Interupsi yang diperdebatkan adalah simbol dari kebutuhan sederhana, didengar.

Ketika listrik padam, yang ikut redup adalah rasa percaya.

Memulihkannya memerlukan lebih dari angka.

Ia memerlukan keterbukaan, ketegasan pengawasan, dan kesediaan menjawab pertanyaan yang paling sulit.

Di tengah hiruk-pikuk, ada pelajaran yang layak diingat.

Bahwa negara kuat bukan yang tak pernah terganggu, melainkan yang mampu menjelaskan gangguan dan memperbaikinya.

Seperti kata bijak yang kerap diulang dalam banyak tradisi kepemimpinan, “Kepercayaan dibangun dengan kebenaran yang diucapkan, dan tanggung jawab yang ditunaikan.”