Jakarta — Istana menegaskan proses seleksi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berada pada tahap awal, merespons kabar yang menyebut nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah saat ini masih berfokus pada pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan OJK. Menurutnya, belum ada pembahasan resmi terkait nama-nama calon pimpinan OJK.
“Belum ada. Nama-nama bakal calon pimpinan OJK belum muncul. Kalau pansel, beberapa nama sudah ada karena berasal dari berbagai unsur, termasuk Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo berharap proses seleksi dapat menghasilkan pimpinan OJK yang memiliki kapasitas dan penguasaan di bidang jasa keuangan. Ia menilai peran OJK strategis dalam menjaga stabilitas ekosistem keuangan nasional.
“Kita harus memahami bahwa peran OJK sangat penting dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita, agar kejadian seperti dinamika pasar modal kemarin tidak terulang kembali,” katanya.
Sebelumnya, tiga pimpinan OJK dilaporkan mengundurkan diri, yakni Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi. Pengunduran diri itu terjadi di tengah tekanan berat pasar saham nasional.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pelemahan pasar juga dikaitkan dengan laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang merilis kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Selain jajaran OJK, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga disebut mengundurkan diri.
Di tengah situasi tersebut, nama Misbakhun—politisi Partai Golkar—muncul dalam wacana bursa calon Ketua DK OJK. Namun, wacana itu memunculkan kekhawatiran dari pelaku pasar.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas dan integritas kandidat harus menjadi fokus utama dalam seleksi pimpinan OJK. “Harus dipastikan kualitas kandidat pengganti Ketua OJK benar-benar profesional dan berpengalaman di bidang pengawasan sektor keuangan, baik pasar modal, perbankan, maupun asuransi,” kata Bhima, Selasa (4/2/2026).
Bhima juga menekankan pentingnya latar belakang independen karena pasar membutuhkan figur kredibel yang mampu berkomunikasi dengan baik. Ia mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan terburu-buru serta tetap berkomitmen melanjutkan reformasi pengawasan dan menindaklanjuti rekomendasi MSCI.
Pandangan serupa disampaikan Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan. Ia menilai Ketua OJK idealnya berasal dari kalangan independen yang memahami industri keuangan secara mendalam.
“Setahu saya Pak Misbakhun adalah politisi. Sebaiknya pimpinan OJK berasal dari figur independen yang berpengalaman dan memahami industri perbankan serta keuangan,” ujar Trioksa.
Trioksa berharap pansel mampu menjaring figur-figur kompeten dan kredibel demi menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Proses seleksi Ketua DK OJK definitif disebut telah resmi dimulai.
