Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik setelah resmi bergabung sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg News Economy. Bloomberg dikenal sebagai salah satu rujukan utama bagi pelaku bisnis dan investor dunia dalam membaca arah kebijakan serta dinamika ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Rossanto Dwi Handoyo menilai bergabungnya Jokowi dalam dewan penasihat tersebut merupakan bentuk apresiasi internasional atas kinerjanya, terutama di bidang ekonomi.
Menurut Rossanto, langkah Bloomberg itu mencerminkan kiprah Jokowi dalam kebijakan ekonomi yang dinilai progresif di tingkat global. Ia menyinggung peran Jokowi dalam upaya menstabilkan perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19, serta posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang terus menunjukkan kemajuan ekonomi.
Rossanto juga menilai kehadiran Jokowi di Dewan Penasihat Global Bloomberg dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Dengan reputasi Bloomberg sebagai rujukan pelaku ekonomi dunia, ia menilai Indonesia berpeluang memperoleh ruang lebih besar untuk dikenal dalam kancah ekonomi global, sekaligus menjadi sinyal mengenai potensi pengembangan ekonomi Indonesia ke depan.
Ia menambahkan, bergabungnya Jokowi dapat memberi nilai tambah berupa peningkatan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Rossanto menyebut Bloomberg melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat dan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing, di tengah ketidakstabilan ekonomi global yang dipengaruhi kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Lebih lanjut, Rossanto menilai situasi ini merupakan momentum yang tepat untuk menarik investasi asing. Ia menekankan perlunya langkah pemerintah yang progresif agar peluang tersebut tidak berlalu tanpa tindak lanjut kebijakan yang berdampak bagi perekonomian.
Rossanto menyarankan pemerintah menyiapkan blueprint penawaran investasi di sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, perkebunan, dan bidang lainnya. Ia juga menekankan pentingnya penguatan iklim investasi, termasuk kepastian perizinan serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung investasi asing di Indonesia.
