Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menerima kunjungan pengurus Indonesian Council on World Affairs (ICWA) yang dipimpin ketua umum Al Busyra Basnur di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026) malam. Pertemuan itu membahas perkembangan situasi global, terutama konflik di Timur Tengah serta peran diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian.
Dalam diskusi, ICWA menyampaikan pandangan mengenai dinamika internasional, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran. ICWA juga menyoroti peluang Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Al Busyra menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong langkah diplomasi, salah satunya melalui gagasan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat oleh Gerakan Non-Blok. Menurutnya, pengalaman panjang Indonesia dalam diplomasi perdamaian menjadi modal penting untuk memfasilitasi dialog internasional.
“Indonesia memiliki kemampuan, kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” kata Al Busyra.
Ia juga menyampaikan bahwa komunitas internasional masih menaruh harapan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai lembaga multilateral utama dalam mendorong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Sementara itu, Jusuf Kalla menekankan bahwa konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memicu dampak ekonomi global, termasuk bagi Indonesia. Ia menilai kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik bisa berpengaruh terhadap subsidi energi dan biaya logistik.
“Akibat masalah Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika itu berdampak ke seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Menurut Kalla, lonjakan harga minyak dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga pergerakan pasar saham. “Efeknya ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” kata Kalla.
Pertemuan itu juga membahas Board of Peace (BOP) yang dinilai menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri. ICWA mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali keikutsertaan dalam forum tersebut.
Al Busyra menyebut sejumlah aspek dalam BOP—mulai dari keanggotaan, iuran, kepemimpinan, hingga mekanisme evaluasi—masih memunculkan perdebatan. “Setelah melihat perkembangan dan isi dari BOP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BOP,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla menyatakan bahwa tujuan utama setiap forum internasional seharusnya mendorong perdamaian, bukan memperuncing konflik. “Niat baiknya tentu untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” kata dia.
Di akhir pertemuan, kedua pihak menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam merespons dinamika global. Indonesia diharapkan terus memainkan peran diplomatik untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
