Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kian kompleks. Ia menilai penyesuaian kebijakan diperlukan agar Indonesia dapat mengantisipasi dampak berbagai ketidakpastian internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan JK usai menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di Jakarta Selatan.
JK menyoroti potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi. Menurutnya, eskalasi konflik internasional dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di dalam negeri.
Ia menilai kenaikan harga BBM dan elpiji akan berimplikasi langsung pada meningkatnya beban subsidi pemerintah. JK juga mengingatkan bahwa apabila perang berlangsung lama, stok BBM Indonesia yang disebutnya relatif terbatas dapat memunculkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis.
Karena itu, JK mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif untuk memitigasi dampak kenaikan harga energi agar beban subsidi tidak membengkak dan tidak mengganggu kondisi fiskal.
Selain aspek ekonomi, JK menekankan pentingnya Indonesia memiliki sikap politik yang jelas terkait konflik internasional. Ia menyebut, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia diharapkan menunjukkan posisi diplomatik yang tegas dan memanfaatkan peran di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik serta perdamaian.
JK juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, ketidakpastian global menuntut pemerintah menentukan prioritas belanja agar pengeluaran tidak terlalu besar.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” kata JK.
Ia mengingatkan, bila pengeluaran negara tidak dikendalikan dengan baik, tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, JK menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara, mengingat keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan dinilai penting.
JK menambahkan, sektor-sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar perlu tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah diharapkan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
