Kementerian Keuangan mengusulkan agar pemerintah provinsi dan kota terus mengarahkan unit-unit terkait untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas pajak, termasuk mempromosikan pembayaran non-tunai sebagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap penghindaran serta penggelapan pajak.

Dalam usulan tersebut, pemerintah daerah juga diminta mendukung dan memperkuat pengelolaan serta penggunaan faktur elektronik yang dihasilkan dari mesin kasir. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak atas penjualan barang dan penyediaan jasa yang dilakukan langsung kepada konsumen.

Kementerian Keuangan turut menekankan pentingnya memperkuat peran komite pengarah di tingkat lokal dalam upaya memerangi kehilangan penerimaan anggaran negara. Pemerintah daerah diminta menerapkan langkah pemeriksaan dan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, faktur, dan dokumen untuk mendeteksi risiko serta pelanggaran sejak dini, sekaligus menghindari terbentuknya prosedur administratif yang tidak perlu.

Usulan ini disampaikan dalam konteks arahan Kementerian Keuangan kepada otoritas pajak agar mendukung dan bekerja sama dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terkait pajak, faktur, dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara khusus, Kementerian Keuangan menyatakan dukungan bagi rumah tangga bisnis untuk beralih ke metode deklarasi pajak mulai 1 Januari 2026. Peralihan ini diharapkan menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pelaksanaan tugas pengumpulan penerimaan anggaran negara pada 2026.

Menurut Kementerian Keuangan, hingga saat ini komunitas bisnis, usaha rumah tangga, pemilik usaha perorangan, dan masyarakat umum pada umumnya telah mematuhi aturan dan kebijakan terkait pajak, faktur, dan dokumen. Mereka juga disebut telah merasakan manfaat dari kemudahan layanan deklarasi pajak elektronik, pembayaran pajak, pengembalian pajak, penggunaan faktur elektronik, serta solusi pembayaran non-tunai.

Meski demikian, Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat sejumlah kasus di beberapa daerah, sektor industri, dan zona ekonomi, di mana pembayaran tunai atau penggunaan rekening pribadi dimanfaatkan untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari kewajiban pajak. Sejumlah kasus penggelapan pajak juga telah terdeteksi, diselidiki, dan dituntut oleh pihak berwenang.