Kementerian Keuangan mendorong perluasan pembayaran nontunai sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak pada 2026. Dorongan ini disampaikan melalui telegram Menteri Keuangan Nguyen Van Thang kepada sekretaris dan ketua komite rakyat provinsi serta kota yang dikelola secara pusat pada 9 Maret.
Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengumpulan pendapatan anggaran negara, seiring upaya sektor keuangan bekerja sama dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban terkait faktur dan dokumen sesuai ketentuan. Kementerian Keuangan menyebut, berkat koordinasi pemerintah daerah—terutama dukungan bagi rumah tangga bisnis untuk beralih ke metode deklarasi mulai 1 Januari 2026—komunitas bisnis dan masyarakat pada dasarnya telah mematuhi kebijakan dan hukum, sekaligus merasakan manfaat dari sistem deklarasi, pembayaran, dan pengembalian pajak elektronik.
Meski demikian, kementerian menilai masih terdapat sejumlah daerah dan sektor ekonomi yang memanfaatkan pembayaran tunai atau menggunakan rekening pribadi untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari kewajiban pajak. Sejumlah pelanggaran juga dilaporkan telah terdeteksi, diselidiki, dan dituntut oleh otoritas pajak melalui koordinasi dengan unit fungsional lain sesuai hukum.
Untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan serta mendukung proyeksi pendapatan anggaran 2026, Kementerian Keuangan meminta para pemimpin daerah mengarahkan dinas dan lembaga terkait agar berkoordinasi erat dengan otoritas pajak dalam menjalankan tugas-tugas utama. Salah satu prioritasnya adalah melanjutkan arahan Perdana Menteri terkait pengembangan pembayaran nontunai secara efektif, dengan memastikan kebutuhan warga dan pelaku usaha terpenuhi, sekaligus mendorong penghematan sumber daya sosial dan pencegahan kejahatan ekonomi.
Arahan tersebut juga menekankan penguatan pengelolaan dan penggunaan faktur elektronik yang dihasilkan dari mesin kasir, terutama pada kegiatan ritel dan layanan yang diberikan langsung kepada konsumen.
Kementerian Keuangan turut memberi perhatian pada penerapan solusi pengelolaan pajak untuk rumah tangga dan usaha perorangan setelah penghapusan sistem pajak sekaligus mulai awal 2026. Tugas ini menuntut penguatan komunikasi, dukungan bagi wajib pajak selama masa transisi, serta penguatan peran komite pengarah di tingkat lokal dalam memerangi kebocoran pendapatan anggaran negara.
Dalam pelaksanaannya, inspeksi dan pengawasan diminta dilakukan berdasarkan prinsip manajemen risiko, dengan menghindari prosedur administratif yang tidak perlu namun tetap memastikan penanganan pelanggaran secara ketat. Menurut kementerian, keterlibatan yang selaras dari seluruh sistem politik menjadi prasyarat untuk menuntaskan agenda keuangan-anggaran dan pengembangan ekonomi swasta pada 2026 sesuai target yang ditetapkan Komite Sentral dan Majelis Nasional.
