Kementerian Keuangan memperingatkan adanya penyalahgunaan pembayaran tunai dan penggunaan rekening pribadi untuk menyembunyikan pendapatan yang berujung pada penghindaran kewajiban pajak. Untuk merespons situasi tersebut, kementerian meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam mendorong pembayaran nontunai guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
Arahan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 01/CD-BTC yang ditujukan kepada Sekretaris Komite Partai provinsi serta Ketua Komite Rakyat di tingkat provinsi dan kota. Kebijakan ini disebut bertujuan meningkatkan efektivitas manajemen pajak dan menekan kebocoran penerimaan anggaran negara di tengah berkembangnya ekonomi digital.
Dalam siaran pers resminya, Kementerian Keuangan menyatakan telah mengarahkan otoritas pajak untuk menerapkan berbagai solusi dalam mendukung wajib pajak. Dengan koordinasi pemerintah daerah, pengelolaan pajak dinilai telah menghasilkan sejumlah capaian, termasuk mendukung rumah tangga usaha untuk beralih ke metode deklarasi mulai 1 Januari 2026.
Kementerian juga mencatat bahwa pelaku usaha, rumah tangga bisnis, pemilik usaha perorangan, dan masyarakat pada umumnya telah mematuhi ketentuan terkait pajak, faktur, dan dokumen. Mereka disebut merasakan manfaat dari kemudahan layanan berbasis elektronik, seperti deklarasi pajak elektronik, pembayaran pajak, pengembalian pajak, faktur elektronik, serta solusi pembayaran nontunai.
Namun demikian, kementerian menyebut masih ditemukan kasus di sejumlah daerah, sektor, dan zona ekonomi, berupa pemanfaatan pembayaran tunai atau penggunaan rekening pribadi untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari kewajiban kepada anggaran negara. Sejumlah kasus penggelapan pajak juga disebut telah terdeteksi, diselidiki, dan ditindak oleh otoritas pajak bersama instansi terkait.
Untuk meningkatkan pengelolaan pajak, melaksanakan rencana penerimaan anggaran negara 2026, serta menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, Menteri Keuangan Nguyen Van Thang meminta para pemimpin daerah mengarahkan komite Partai, pemerintah, serta departemen dan lembaga terkait agar berkoordinasi erat dengan otoritas pajak.
Pertama, pemerintah daerah diminta terus menjalankan arahan Perdana Menteri terkait penguatan bimbingan, instruksi, dan komunikasi guna mendorong pembayaran nontunai. Langkah itu diarahkan untuk memastikan kebutuhan pembayaran masyarakat, bisnis, dan rumah tangga terpenuhi, menghemat sumber daya, mencegah penggelapan pajak dan kejahatan, serta menindak tegas pelanggaran sesuai Surat Edaran Nomor 124/CĐ-TTg tertanggal 30 Juli 2025, dengan pendekatan manajemen risiko dan kepatuhan hukum.
Sejalan dengan itu, daerah juga diminta melanjutkan solusi untuk mendukung, mempromosikan, dan memperkuat pengelolaan serta penggunaan faktur elektronik yang dihasilkan dari mesin kasir. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak atas penjualan barang dan penyediaan jasa langsung kepada konsumen, sebagaimana arahan dalam Surat Edaran Nomor 88/CĐ-TTg tertanggal 12 Juni 2025.
Kedua, Kementerian Keuangan meminta penguatan pelaksanaan tugas yang tercantum dalam Surat Edaran No. 17142/BTC-CT tertanggal 4 November 2025. Surat itu meminta Komite Rakyat provinsi dan kota mengoordinasikan serta mengarahkan pengelolaan pajak rumah tangga dan usaha perorangan ketika pajak sekaligus dihapuskan mulai 1 Januari 2026, termasuk menitikberatkan komunikasi dan dukungan selama masa transisi.
Kementerian juga meminta penguatan peran Komite Pengarah untuk memerangi kerugian penerimaan anggaran negara di tingkat daerah. Langkah pemeriksaan dan pemantauan kepatuhan atas ketentuan pajak, faktur, dan dokumen diminta dilakukan untuk mendeteksi dini risiko serta pelanggaran, sekaligus menghindari prosedur administratif yang tidak perlu. Pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk kepentingan manajemen pajak juga diminta dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan pajak dan kerahasiaan informasi.
Menurut Kementerian Keuangan, keterlibatan serentak seluruh sistem politik, terutama pemerintah di semua tingkatan, menjadi faktor kunci untuk memastikan target penerimaan anggaran 2026 tercapai. Kementerian menilai hal itu juga menjadi prasyarat penting bagi pengembangan ekonomi swasta sesuai arahan Komite Sentral, Majelis Nasional, dan Pemerintah.
