Kementerian Keuangan memperkirakan total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan pinjaman luar negeri preferensial yang dicairkan selama periode 2026–2030 akan mencapai sekitar US$38,2 miliar. Perkiraan itu disampaikan seiring penyebarluasan kebijakan baru yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber pembiayaan tersebut.
Pada 20 April, Kementerian Keuangan menggelar konferensi untuk menyosialisasikan Keputusan Nomor 119/2026/ND-CP yang mengubah dan menambah sejumlah ketentuan dalam Keputusan Nomor 242/2025/ND-CP. Regulasi ini mengatur pengelolaan dan penggunaan modal ODA, pinjaman luar negeri preferensial, serta orientasi penarikan sumber modal itu pada 2026–2030.
Direktur Departemen Manajemen Utang dan Hubungan Ekonomi Eksternal, Nguyen Quoc Phuong, mengatakan Keputusan Nomor 119 diterbitkan untuk mengkonkretkan Undang-Undang tentang Manajemen Utang Negara Tahun 2025. Ia juga menyebut aturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan konsistensi dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang tentang Anggaran Negara.
Menurut Kementerian Keuangan, dokumen hukum ini menitikberatkan pada penghapusan hambatan dalam praktik, antara lain melalui penyederhanaan proses persetujuan dengan mekanisme “proposal pinjaman” yang ditujukan untuk mempersingkat waktu pemrosesan administratif. Pemerintah juga mendorong desentralisasi dalam negosiasi, penandatanganan, dan penyesuaian perjanjian pinjaman, disertai penguatan mekanisme keuangan untuk meningkatkan dukungan bagi daerah serta sektor prioritas.
Reformasi tersebut diharapkan menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan terbuka, meningkatkan efisiensi mobilisasi serta pemanfaatan modal asing, sekaligus memperkuat peran proaktif dan akuntabilitas lembaga pengelola dalam pelaksanaan proyek.
Selain reformasi kelembagaan, Kementerian Keuangan memperkenalkan orientasi penarikan, pengelolaan, dan pemanfaatan modal ODA untuk 2026–2030 yang telah disetujui Perdana Menteri melalui Keputusan No. 441/QD-TTg. Dalam strategi itu, mobilisasi pinjaman luar negeri direncanakan dilakukan dalam skala dan struktur yang dinilai wajar dengan memprioritaskan proyek-proyek utama yang memiliki efek limpahan, terutama di bidang infrastruktur sosial-ekonomi, adaptasi perubahan iklim, transformasi hijau, dan inovasi.
Penggunaan pinjaman, menurut strategi tersebut, akan diseimbangkan dengan pertimbangan efisiensi dan kapasitas pembayaran guna menjaga keamanan utang publik nasional. Pinjaman luar negeri preferensial juga diposisikan sebagai sumber tambahan penting setelah sumber daya domestik dan sumber pendanaan lain yang lebih menguntungkan dimaksimalkan.
Berdasarkan penilaian fase sebelumnya serta perkiraan kebutuhan ke depan, Kementerian Keuangan menyatakan pencairan ODA dan pinjaman preferensial pada 2026–2030 diperkirakan mencapai sekitar US$38,2 miliar. Namun, kementerian menilai efektivitas pencairan masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas organisasi dan koordinasi.
Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian Keuangan memaparkan sejumlah solusi utama, termasuk peningkatan kualitas persiapan proyek, inovasi metode manajemen risiko, dan promosi transfer teknologi. Kementerian menyebut penyebaran Keputusan 119 dan orientasi fase baru diharapkan menjadi dasar bagi kementerian, sektor, daerah, dan mitra pembangunan untuk memperkuat konektivitas demi mendukung pencapaian tujuan pertumbuhan berkelanjutan Vietnam dalam lima tahun mendatang.
Dalam konteks yang lebih luas, Resolusi No. 59-NQ/TW tertanggal 24 Januari 2025 dari Politbiro mengenai integrasi internasional dalam situasi baru menetapkan sasaran untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan sinkronisasi proses integrasi. Resolusi itu juga menekankan upaya menjaga lingkungan damai dan stabil bagi pembangunan nasional serta memaksimalkan sumber daya eksternal untuk membangun ekonomi yang mandiri, berdikari, tumbuh cepat, dan berkelanjutan.
Resolusi tersebut memuat tujuan spesifik di berbagai bidang, termasuk ekonomi; politik, pertahanan, dan keamanan; ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta budaya, masyarakat, pariwisata, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Di dalamnya juga ditetapkan sistem tugas utama, seperti memperkuat peran kepemimpinan Partai, berinovasi dalam pemikiran tentang integrasi, meningkatkan efektivitas integrasi ekonomi yang terkait restrukturisasi dan transformasi digital, memperluas kerja sama lintas bidang, menyempurnakan kelembagaan, meningkatkan kapasitas pelaksanaan komitmen internasional dan koordinasi, serta mendorong peran proaktif daerah.
