Kementerian Keuangan tengah menyusun rancangan Keputusan untuk menyesuaikan tarif pajak impor preferensial atas sejumlah produk minyak bumi serta bahan baku produksi minyak bumi. Langkah ini diusulkan sebagai respons terhadap fluktuasi pasar energi global, dengan tujuan membantu pelaku usaha mengamankan sumber impor secara proaktif dan menjaga stabilitas pasokan minyak bumi dalam negeri.
Dalam penilaiannya bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan menyebut perkembangan geopolitik di Timur Tengah—terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran—berdampak signifikan pada pasar energi global. Dampak tersebut antara lain terkait gangguan lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur strategis bagi minyak mentah dari Timur Tengah.
Gangguan pengiriman ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kawasan Asia yang sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Pemerintah menilai situasi tersebut berpotensi memengaruhi pasokan minyak bumi Vietnam.
Saat ini, sebagian besar produk minyak bumi impor Vietnam berasal dari negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, dengan tarif 0% berkat perjanjian perdagangan bebas (FTA). Namun, untuk memperoleh tarif tersebut, barang impor harus dilengkapi sertifikat asal (certificate of origin/C/O). Di sisi lain, ketersediaan produk minyak bumi di fasilitas penyimpanan negara-negara mitra FTA disebut tidak besar, serta terdapat sejumlah barang yang tidak memiliki C/O.
Karena itu, penyesuaian pajak impor MFN (Most Favored Nation) untuk beberapa produk minyak bumi menjadi 0% dipandang sebagai solusi agar pelaku usaha tetap dapat mengimpor dari sumber yang tidak menyediakan C/O. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan agar penurunan tarif ini berlaku hingga 30 April 2026, guna membantu pedagang utama mendiversifikasi sumber pasokan dan melakukan impor secara proaktif.
Rancangan kebijakan ini disusun menindaklanjuti arahan Perdana Menteri dalam rapat Komite Tetap Pemerintah pada 4 Maret 2026 yang membahas penilaian dampak konflik Timur Tengah. Pada hari yang sama, Kementerian Keuangan mengirim dokumen kepada Perdana Menteri untuk meminta izin menyusun dan menerbitkan Keputusan melalui prosedur yang disederhanakan agar prosesnya tepat waktu.
Pada 5 Maret 2026, Kantor Pemerintah menerbitkan dokumen yang menyampaikan arahan Perdana Menteri, termasuk persetujuan penggunaan prosedur yang disederhanakan sesuai Undang-Undang tentang Pengesahan Dokumen Hukum. Perdana Menteri juga menginstruksikan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar menyampaikan komentar tertulis kepada Kementerian Keuangan paling lambat 5 Maret, serta meminta Kementerian Kehakiman segera meninjau rancangan Keputusan setelah menerima permintaan dari Kementerian Keuangan.
Berdasarkan usulan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Keuangan kemudian menyusun rancangan Keputusan yang mengubah Jadwal Tarif Impor Preferensial untuk sejumlah produk minyak bumi dan bahan baku terkait. Dalam draf tersebut, pajak impor untuk beberapa produk minyak bumi dan bahan baku minyak bumi akan disesuaikan menjadi 0%, sementara barang yang saat ini sudah bertarif 0% akan tetap tidak berubah.
Menurut perhitungan Departemen Pengelolaan dan Pengawasan Kebijakan Pajak, Biaya dan Pungutan di Kementerian Keuangan, penyesuaian tarif ini diperkirakan mengurangi penerimaan anggaran negara sekitar 1.024 miliar VND selama masa berlakunya kebijakan. Meski demikian, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk mendukung pelaku usaha dalam mengamankan pasokan, menstabilkan pasar minyak bumi domestik, dan menjamin keamanan energi.
