Kementerian Keuangan mengusulkan penurunan tarif pajak impor preferensial (MFN) untuk sejumlah produk minyak bumi tertentu menjadi 0%. Usulan ini muncul di tengah risiko gangguan pasokan bahan bakar akibat ketidakstabilan global dan konflik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi tajam harga energi, terutama minyak dan gas.
Menurut laporan Kementerian Keuangan, terdapat tanda-tanda gangguan pasokan bensin dan solar, sementara harga minyak mentah dunia cenderung naik dan mulai memengaruhi pasokan serta pasar bensin dan solar domestik. Kementerian menyebut konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak signifikan terhadap bisnis perminyakan di Vietnam maupun secara global.
Dalam situasi terkini, Iran disebut memblokade Selat Hormuz, sehingga sekitar 20 juta barel minyak mentah per hari dari negara-negara Timur Tengah tidak dapat melintasi jalur pelayaran tersebut menuju kilang-kilang minyak, khususnya di Asia. Kondisi ini memaksa banyak kilang minyak di kawasan Asia mengurangi kapasitas, membuka cadangan minyak mentah, serta membatasi atau menghentikan ekspor produk petroleum.
Kelangkaan produk tersebut turut mendorong kenaikan harga bensin di pasar Singapura dan meningkatkan risiko kekurangan pasokan. Di dalam negeri, beberapa kilang juga menghadapi kesulitan karena adanya risiko kekurangan pasokan minyak mentah impor, yang berpotensi menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kontrak pengiriman yang sudah berjalan.
Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa para pemasok regional mempertimbangkan untuk menyatakan keadaan kahar (force majeure) apabila situasi berlanjut dan kilang-kilang tidak memiliki minyak mentah yang cukup untuk memproduksi produk mereka.
Saat ini, impor minyak bumi Vietnam terutama berasal dari negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, dengan tarif umum 0% berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Namun, ketika pasokan minyak bumi global menghadapi kesulitan, pembelian produk minyak bumi olahan dari pasar-pasar tersebut dinilai berpotensi ikut terdampak.
Jika kondisi ini berlanjut, sumber impor alternatif diperkirakan akan semakin langka dan mahal, bahkan mungkin tidak tersedia untuk diimpor. Dalam skenario tersebut, pasokan domestik dapat tertekan dan berisiko mengganggu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar serta stabilitas harga.
Berdasarkan pertimbangan itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan penyesuaian tarif pajak impor MFN untuk bensin dan solar menjadi 0% dan telah menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan serta finalisasi rancangan keputusan. Tanggal pelaksanaan yang diharapkan adalah 30 April 2026.
Menurut lembaga penyusunnya, kebijakan ini ditujukan untuk menjamin keamanan energi nasional, mendiversifikasi sumber energi, serta menyeimbangkan kebutuhan energi jangka pendek dengan cadangan energi jangka panjang. Penyesuaian tarif juga diharapkan berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro dan mendukung target pertumbuhan ekonomi dua digit.
Dalam usulannya, Kementerian Keuangan menyatakan penurunan tarif MFN dari 10% menjadi 0% untuk bensin tanpa timbal dengan kode HS 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25, serta preparat yang digunakan untuk mencampur bensin seperti nafta dan reformate dengan kode HS 2710.12.80.
