Kementerian Keuangan mengusulkan penurunan tarif pajak impor Most Favored Nation (MFN) untuk sejumlah produk minyak bumi, termasuk bensin dan solar, menjadi 0%. Usulan ini tercantum dalam dokumen yang diserahkan ke Kementerian Kehakiman untuk ditinjau, seiring penyusunan dekrit perubahan tarif MFN bagi produk minyak bumi dan beberapa bahan baku tertentu.
Dalam dokumen tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan situasi global saat ini—yang disebut dipengaruhi perang antara AS, Israel, dan Iran—telah berdampak besar terhadap bisnis perminyakan di Vietnam maupun dunia.
Melalui rancangan kebijakan itu, Kementerian Keuangan mengusulkan agar tarif MFN untuk bensin tanpa timbal seperti RON 95 serta bahan campuran bensin diturunkan dari 10% menjadi 0%. Selain itu, tarif untuk solar dan bahan bakar penerbangan diusulkan turun dari 7% menjadi 0%.
Usulan serupa juga mencakup sejumlah bahan baku untuk pencampuran bensin dan petrokimia, seperti nafta, reformate, kondensat, dan lainnya, yang diharapkan tarif pajaknya dapat diturunkan menjadi 0%.
Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, rencana penurunan pajak tersebut berpotensi mengurangi penerimaan anggaran negara sekitar 1.024 miliar VND. Kementerian mengusulkan agar dekrit, bila disetujui, berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan hingga 30 April. Jika diperlukan perpanjangan, usulan akan diajukan kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
Kementerian Keuangan juga memaparkan bahwa konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran berdampak signifikan terhadap bisnis minyak dan gas global. Disebutkan, blokade Iran terhadap Selat Hormuz menghambat sekitar 20 juta barel minyak mentah per hari dari negara-negara Timur Tengah—termasuk Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kuwait—untuk melewati selat tersebut menuju kilang-kilang di berbagai wilayah, terutama Asia yang sangat bergantung pada minyak mentah dari Timur Tengah.
Akibat kondisi itu, sejumlah kilang di Asia dilaporkan terpaksa menurunkan kapasitas, membuka cadangan minyak mentah, serta membatasi atau menghentikan ekspor produk minyak bumi. Kelangkaan produk kemudian mendorong kenaikan harga bensin di pasar Singapura, baik pada harga pasar maupun harga pra-pasar, sehingga meningkatkan risiko kekurangan pasokan.
Situasi serupa juga disebut memengaruhi beberapa kilang domestik, yang menghadapi kesulitan karena pasokan minyak mentah dari luar negeri berisiko mengalami kekurangan. Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan pemenuhan kontrak pengiriman yang telah berjalan.
Kementerian Keuangan menyebut pemasok regional juga mempertimbangkan untuk menyatakan keadaan kahar (force majeure) apabila situasi berlanjut dan kilang-kilang tidak memperoleh minyak mentah yang cukup untuk memproduksi produk jadi.
Saat ini, sebagian besar produk minyak bumi yang diimpor ke Vietnam berasal dari ASEAN dan Korea Selatan, dengan tarif mayoritas 0% berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Namun, Kementerian Keuangan menilai dalam konteks global saat ini, pembelian produk minyak bumi olahan dari kawasan tersebut maupun Korea Selatan juga berpotensi menghadapi kesulitan.
Jika situasi berlanjut dalam konteks perang dan blokade Selat Hormuz, Kementerian memperingatkan bahwa impor dari sumber alternatif dapat menjadi langka dan mahal, bahkan mungkin tidak memungkinkan. Kondisi ini dinilai dapat merugikan Vietnam dalam menjaga pasokan produk minyak bumi dan menstabilkan harga domestik.
Karena itu, Kementerian Keuangan menilai diperlukan solusi segera agar para pedagang utama dapat mendiversifikasi sumber pasokan, sekaligus membantu mengatasi berbagai kesulitan yang muncul akibat ketidakpastian pasokan global.
