Kementerian Keuangan Vietnam meminta masukan publik atas rancangan Keputusan yang mengubah tarif pajak impor Most Favored Nation (MFN) untuk bensin, solar, serta sejumlah bahan baku produksi terkait. Rancangan ini disusun melalui prosedur yang disederhanakan sesuai ketentuan.

Dalam penjelasannya, Kementerian Keuangan menilai ketidakstabilan global dan konflik di Timur Tengah telah memicu fluktuasi tajam harga energi, terutama minyak dan gas. Kondisi tersebut disertai tanda-tanda gangguan pasokan bensin dan solar, sementara harga minyak mentah dunia cenderung meningkat. Dampaknya mulai terasa pada pasokan dan pasar produk minyak bumi di dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga menyebut konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memberi dampak signifikan terhadap bisnis perminyakan di Vietnam maupun secara global. Disebutkan pula bahwa Selat Hormuz diblokade oleh Iran, sehingga menghambat sekitar 20 juta barel minyak mentah per hari dari sumber-sumber Timur Tengah untuk melintas menuju kilang-kilang, khususnya di Asia.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah kilang minyak di kawasan Asia dilaporkan mengurangi kapasitas, membuka cadangan minyak mentah, serta membatasi atau menghentikan ekspor produk petroleum. Kelangkaan produk kemudian mendorong kenaikan harga bensin di pasar Singapura dan dinilai menimbulkan risiko kekurangan pasokan.

Situasi serupa juga disebut berpotensi terjadi pada beberapa kilang domestik. Kementerian Keuangan menyatakan pasokan minyak mentah dari luar negeri berisiko mengalami kekurangan, sehingga menyulitkan pemenuhan kontrak pengiriman yang telah ada. Pemasok regional juga mempertimbangkan untuk menyatakan keadaan kahar (force majeure) jika kondisi berlanjut dan kilang-kilang tidak memperoleh minyak mentah yang cukup untuk berproduksi.

Saat ini, sebagian besar produk minyak bumi impor Vietnam berasal dari negara-negara ASEAN dan Korea Selatan, dengan tarif impor yang umumnya 0% berdasarkan perjanjian perdagangan bebas (FTA). Namun, Kementerian Keuangan menilai bahwa dalam situasi pasokan global yang sulit, pembelian produk minyak bumi olahan dari pasar-pasar tersebut juga akan menghadapi tantangan. Jika kondisi berlanjut, sumber impor alternatif disebut dapat menjadi langka dan mengalami kenaikan harga hingga dua kali lipat, atau bahkan tidak tersedia untuk diimpor, sehingga berisiko menghambat pasokan domestik dan stabilitas harga.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan penyesuaian tarif impor MFN untuk bensin dan solar menjadi 0%, dan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan serta finalisasi rancangan Keputusan dengan masa berlaku hingga 30 April 2026. Menurut lembaga penyusunnya, kebijakan ini ditujukan untuk menjamin keamanan energi nasional, mendiversifikasi sumber energi, serta menyeimbangkan kebutuhan energi jangka pendek dengan cadangan energi jangka panjang. Tujuan lainnya adalah menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung target pertumbuhan ekonomi dua digit.

Dalam usulannya, Kementerian Keuangan mengajukan penurunan tarif impor MFN untuk bensin tanpa timbal dari 10% menjadi 0%, mencakup kode HS 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, dan 2710.12.25. Penurunan yang sama juga diusulkan untuk preparat yang digunakan untuk mencampur bensin seperti nafta dan reformate (kode HS 2710.12.80).

Selain itu, tarif MFN untuk sejumlah produk lain diusulkan turun dari 7% menjadi 0%, termasuk bahan bakar diesel, berbagai jenis minyak bakar, bahan bakar penerbangan, dan minyak tanah. Kementerian Keuangan juga mengusulkan pengurangan tarif impor MFN dari 3% menjadi 0% untuk kelompok barang seperti xylene, kondensat, dan P-xylene. Adapun hidrokarbon siklik lainnya dengan kode HS 2902.90.90 diusulkan turun dari 2% menjadi 0%.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, proyeksi penurunan penerimaan anggaran negara pada 2025—berdasarkan omzet impor—diperkirakan sekitar 1.024 miliar VND. Rancangan Keputusan ini diharapkan berlaku sejak tanggal penandatanganan hingga 30 April 2026. Jika diperlukan perpanjangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian disusun dan disampaikan kepada Pemerintah melalui penerbitan Resolusi guna memperpanjang masa berlaku kebijakan tersebut.