Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan keyakinannya bahwa pasar modal Indonesia akan tetap menarik bagi investor. Ia menilai pemerintah berkomitmen memperbaiki dan mematuhi berbagai catatan yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI), menyusul tekanan yang sempat terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menurut Misbakhun, perhatian terhadap catatan MSCI tersebut langsung direspons Presiden Prabowo Subianto dengan meminta para pejabat di sektor keuangan menyiapkan langkah strategis yang memadai. Ia menyebut respons itu mulai menunjukkan hasil.
Salah satu langkah yang disorot Misbakhun adalah keputusan mundur sejumlah pejabat di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi dan patut diapresiasi.
“Dewan Komisioner OJK secara profesional mereka mengundurkan diri, sebagai bentuk tanggung jawab profesional mereka,” kata Misbakhun di kompleks parlemen Senayan, Kamis (12/2). Ia menambahkan, langkah tersebut dapat menjadi standar baru bagi pejabat di sektor keuangan.
Misbakhun menilai para pejabat yang mundur memiliki kapabilitas. Namun, ketika situasi pasar modal dinilai tidak terkendali setelah peringatan MSCI terkait transparansi dan integritas, ia berpandangan keputusan untuk mengambil tanggung jawab seharusnya dapat direspons baik oleh pasar.
Ia juga menyebut OJK bergerak cepat merespons dengan mengisi jabatan yang kosong dan menyiapkan langkah strategis, termasuk melakukan persuasi dan menyampaikan kepada publik langkah-langkah terkait free float, transparansi, dan tata kelola.
Dengan komunikasi yang dilakukan OJK dan BEI secara simultan kepada publik, Misbakhun berharap volatilitas pasar saham dapat ditekan, meski ia mengakui masih banyak sentimen yang memengaruhi pergerakan pasar.
Di sisi lain, Misbakhun menegaskan pasar modal masih dapat ditopang fundamental ekonomi Indonesia yang ia nilai kuat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen sepanjang 2025, cadangan devisa sebesar USD 156 miliar, inflasi yang rendah, neraca transaksi berjalan dan pembayaran yang positif, serta neraca perdagangan yang masih surplus.
“Kemudian, yang defisit tinggal di APBN. Artinya apa? Secara fundamental kita punya fundamental yang kuat sebagai negara emerging market,” ujarnya.
Misbakhun juga menilai sorotan lembaga pemeringkat internasional terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar, mengingat adanya program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kemunculan Danantara Indonesia. Ia meminta pemerintah lebih aktif menjelaskan kepada pasar keuangan global, terutama terkait sumber pembiayaan dan tata kelola program prioritas tersebut.
Menurutnya, isu utama yang perlu dibenahi adalah komunikasi dan koordinasi antarpemangku kebijakan di sektor keuangan. Ia menyatakan Komisi XI DPR akan mendorong soliditas koordinasi, khususnya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Misbakhun meyakini komunikasi yang solid akan membuat pasar bergerak lebih positif. Ia menilai Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi terbaik di antara negara emerging market, dan menyebut Bursa Efek Indonesia termasuk pasar yang menawarkan imbal hasil tinggi bagi investor.
