Jakarta, 10/02 — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyoroti kondisi pasar modal dan pasar surat utang nasional yang belakangan mendapat perhatian dari lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kholid mengatakan Komisi XI DPR RI tengah mencermati dinamika pasar modal, terutama setelah adanya catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar modal Indonesia.
“Kami di Komisi XI sangat concern dengan apa yang terjadi di pasar modal dan pasar utang kita. MSCI telah memberikan catatan, dan kita berharap ada perbaikan terutama dari sisi governance dan tata kelola pasar modal, agar praktik-praktik seperti saham goreng-menggoreng tidak terulang lagi,” kata Kholid.
Ia menekankan perlunya komitmen dari otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan reformasi serius guna memperkuat kredibilitas pasar modal nasional.
Selain pasar modal, Kholid juga menyoroti outlook negatif yang diberikan Moody’s terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Outlook negatif dari Moody’s terhadap surat utang kita menjadi catatan penting. Isu governance, predictability, investability, serta kesinambungan fiskal harus benar-benar diperhatikan, termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak,” ujarnya.
Kholid menambahkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi prioritas agar tidak memunculkan kekhawatiran di kalangan investor, baik domestik maupun global. Ia menyatakan Fraksi PKS di Komisi XI akan terus mendorong sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kami dari Fraksi PKS Komisi XI terus mendorong pemerintah—baik otoritas fiskal, Menteri Keuangan, OJK, maupun Bank Indonesia—untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tata kelola harus mendapatkan kepercayaan global agar pasar modal, sektor keuangan, dan surat utang kita semakin kredibel,” pungkasnya.
