Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi perhatian khusus pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seiring tren berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai mendorong daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan strategis dengan jajaran direksi sejumlah BUMD, yakni Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Benama Tingang Jaya (BTJ). Pertemuan tersebut membahas evaluasi visi, misi, serta perencanaan bisnis perusahaan agar kontribusi BUMD terhadap PAD dapat meningkat.
“Kita tentu berharap BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah mampu memberikan hasil nyata sebagai sumbangan bagi APBD,” ujar Purdiono kepada awak media, Sabtu, 7 Maret 2026.
Dalam pertemuan itu, Purdiono menyampaikan apresiasi atas perkembangan Jamkrida Kalteng. Ia menyebut lembaga penjamin kredit bagi pelaku UMKM dan sektor produktif tersebut dilaporkan telah berhasil membukukan laba. Meski demikian, ia menegaskan laporan resmi kinerja baru akan disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Purdiono juga mengingatkan bahwa struktur permodalan Jamkrida melibatkan 14 pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai pemegang saham pengendali.
Di sisi lain, Purdiono menyayangkan ketidakhadiran perwakilan PT Benama Tingang Jaya dalam rapat koordinasi. Menurutnya, tiga BUMD milik Kalteng tersebut semestinya bekerja dalam satu ekosistem yang solid, yang ia sebut sebagai “tiga serangkai”.
“Semestinya tiga serangkai ini hadir sebagai satu kesatuan. Bank Kalteng berperan sebagai pemodal, Jamkrida sebagai penjamin pinjaman, dan Benama Tingang Jaya menjalankan bentuk usahanya di lapangan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kalteng berencana memanggil kembali pihak PT Benama Tingang Jaya untuk memperoleh penjelasan menyeluruh terkait program kerja serta kendala yang dihadapi di lapangan. Purdiono menambahkan DPRD pada prinsipnya siap memberikan dukungan, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan strategis, agar penguatan peran BUMD dapat menjadi salah satu solusi menutup celah anggaran akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
