Pasar keuangan global bergejolak di tengah perang Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mendorong lonjakan harga minyak serta memicu perpindahan dana ke aset yang dinilai lebih aman, menurut laporan terbaru Macquarie.
Dalam laporan yang dikutip dari Investing.com pada Minggu, 8 Maret 2026, analis menilai konflik tersebut menjadi guncangan pasokan negatif yang besar. Harga minyak mentah Brent dilaporkan melonjak lebih dari 7%, sementara harga emas naik 2,0% seiring investor mengurangi eksposur pada aset keuangan yang lebih berisiko dan beralih ke aset riil.
Dampaknya segera terlihat pada pasar saham. Indeks saham utama Eropa rata-rata turun lebih dari 2,0%. Sementara itu, kontrak berjangka indeks AS diperdagangkan melemah lebih dari 1% ketika pelaku pasar mencoba memperkirakan berapa lama permusuhan akan berlangsung.
Ahli strategi Macquarie, Thierry Wizman dan Gareth Berry, menilai tekanan inflasi dapat menguat meski tidak terjadi penghancuran fisik kapasitas produksi. Mereka menyoroti faktor “penimbunan” serta premi asuransi yang melonjak—disebut meningkat 25% hingga 100% untuk melintasi Selat Hormuz—sebagai pendorong utama terbentuknya siklus inflasi yang kuat.
Laporan tersebut juga menekankan perbedaan prospek antara negara pengimpor dan pengekspor minyak. Secara historis, lonjakan harga minyak akibat gangguan pasokan dikaitkan dengan hilangnya lapangan kerja yang tajam dan berkepanjangan, terutama di negara-negara yang bergantung pada pasokan dari Teluk Persia seperti Jepang, Tiongkok, dan Eropa. India disebut “sangat rentan” karena bergantung pada kawasan itu untuk 85% impor minyaknya.
Macquarie memperkirakan AS dapat mengalami penurunan PDB yang parah namun singkat. Di sisi lain, negara-negara dengan cadangan besar dan kapasitas ekspor kuat—seperti Brasil, Kanada, dan Norwegia—dinilai berpeluang mencatat output yang kuat meski berada dalam tekanan inflasi.
Namun, Macquarie mengingatkan AS tetap tidak kebal terhadap perlambatan yang berkepanjangan. Dengan membandingkan situasi ini dengan Perang Teluk Persia Pertama pada 1990–1991, analis menilai harga minyak tinggi dapat berinteraksi dengan “kerapuhan keuangan” yang sudah ada—seperti utang berlebihan di kredit swasta dan lemahnya sentimen rumah tangga—hingga memicu resesi yang lebih nyata.
Dari sisi kebijakan moneter, inflasi yang dipicu perang dapat mendorong Federal Reserve bersikap lebih agresif daripada perkiraan sebelumnya, meski sensitivitas politik terkait suku bunga kebijakan disebut tetap tinggi.
Macquarie juga menyoroti arah pergerakan dolar AS dalam beberapa tahun mendatang yang dinilai terkait dengan persepsi keberhasilan keterlibatan militer AS. Secara historis, dolar AS menguat ketika AS dipandang menunjukkan kepemimpinan yang jelas, seperti apresiasi riil selama 10 tahun setelah Perang Teluk Persia Pertama. Sebaliknya, dolar AS disebut mengalami kesulitan pada era “Perang Melawan Teror” di 2000-an, yang ditandai minimnya dukungan internasional luas dan penurunan nilai riil yang berkepanjangan.
Dalam jangka pendek, penguatan dolar AS diperkirakan terjadi pada paruh pertama 2026 karena statusnya sebagai aset safe-haven. Namun Macquarie menyatakan tidak optimistis terhadap prospek jangka panjangnya. Laporan itu menilai kemungkinan “perubahan rezim” yang berhasil di Iran dapat dipandang sebagai penghinaan terhadap tatanan global berbasis aturan, sehingga mendorong pengelola cadangan terus mengurangi eksposur terhadap dolar AS.
Ketidakpercayaan global, menurut laporan tersebut, berpotensi mempercepat adopsi alat tukar alternatif, terutama Yuan Tiongkok (CNY), di tengah risiko dolar AS kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan secara berkelanjutan.
