Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai rencana keanggotaan Indonesia dalam BoP berpotensi membebani keuangan negara dan dampaknya bisa dirasakan hingga tingkat rumah tangga. Ia menyoroti besaran kontribusi yang disebut mencapai sekitar 1 miliar dolar AS atau setara kurang lebih Rp17 triliun.
“Kontribusi sekitar 1 miliar Dolar AS atau setara sekitar Rp17 triliun harus dihitung secara cermat karena tidak memberikan manfaat strategis yang jelas bagi Indonesia,” kata Kelrey dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 Februari 2026.
Kelrey menegaskan, tanpa kepastian mandat internasional yang sah, keanggotaan permanen Indonesia dalam BoP berisiko hanya menjadi instrumen politik global. Ia juga menyoroti status BoP yang disebut bukan organ resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
“Dalam praktik hukum internasional, legitimasi suatu lembaga perdamaian menuntut mandat multilateral yang transparan, partisipasi para pihak yang berkonflik, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas,” tegasnya.
Selain aspek legitimasi, Kelrey menilai keterlibatan Indonesia dapat membuka ruang kerja sama strategis antara Amerika Serikat dan Israel yang berpotensi melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menyatakan, Indonesia perlu bersikap tegas apabila forum tersebut dipakai untuk melegitimasi kepentingan geopolitik tertentu.
“Jika forum ini digunakan untuk melegitimasi kepentingan geopolitik tertentu dan bukan menghadirkan keadilan bagi Palestina, maka Indonesia harus menolak keras,” ujarnya.
Kelrey juga mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan kondisi sosial-ekonomi dalam negeri. Menurutnya, dalam setahun terakhir banyak masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang berat, meski gambaran di atas kertas tidak selalu menunjukkan situasi yang sama.
“Kalau menteri-menteri bidang ekonomi dan sosial benar-benar turun ke lapangan, mereka akan melihat langsung beratnya kehidupan masyarakat. Di atas kertas rakyat terlihat bahagia, tetapi di bawah, banyak yang sedang bertahan hidup,” katanya.
Karena itu, Kelrey menilai pengeluaran dana besar untuk forum internasional yang manfaatnya belum jelas tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Ia mendorong agar anggaran negara diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi domestik, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial.
“Anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi domestik, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial yang lebih nyata,” pungkasnya.
