Jakarta — Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, stabilitas sistem keuangan dinilai menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan II 2025, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga, meski dinamika global dipengaruhi negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik.

Ketidakpastian global pada triwulan II 2025 disebut meningkat seiring pengumuman tarif resiprokal AS pada April 2025 dan retaliasi Tiongkok, serta memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada Juni 2025 yang turut berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk di AS, Eropa, dan Jepang. Dalam konteks tersebut, KSSK—yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS—menilai penguatan kewaspadaan dan respons kebijakan yang efektif tetap diperlukan, meskipun kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS telah dicapai dengan sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia.

Di tingkat global, ekonomi Tiongkok pada triwulan II 2025 tumbuh 5,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 5,4 persen (yoy) seiring turunnya ekspor ke AS. Sementara itu, ekonomi India diprakirakan tetap tumbuh baik karena investasi yang masih kuat. Sejumlah negara berkembang lain mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke AS dan melemahnya perdagangan global. Pergeseran aliran modal juga terjadi dari AS menuju aset yang dinilai aman, terutama aset keuangan di Eropa, Jepang, dan komoditas emas, disertai pergeseran aliran modal dari AS ke emerging markets yang mendorong pelemahan dolar AS terhadap mata uang global.

World Bank dalam laporan Juni 2025 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 2,9 persen (PPP weights), turun dari proyeksi sebelumnya 3,2 persen. OECD pada laporan periode yang sama juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.

Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati pada Senin (28/7/2025) menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan menjadi landasan agar ekonomi 2025 tumbuh di sekitar 5,0 persen. Menurutnya, konsumsi dan daya beli yang masih positif serta aktivitas dunia usaha yang resilien didukung peran APBN yang menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah juga melanjutkan stimulus ekonomi, mendorong program strategis, mendukung sektor prioritas, serta memberikan bantalan bagi sektor rentan.

Dari sisi eksternal, ekspor dinilai tetap kuat dengan surplus neraca perdagangan tercatat USD15,38 miliar year to date (ytd) hingga Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD13,06 miliar ytd.

Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga, melonggarkan likuiditas, serta meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor prioritas. Ke depan, bauran kebijakan ekonomi nasional disebut akan terus ditingkatkan, termasuk menjajaki kerja sama bilateral dan multilateral.

KSSK juga menyoroti hasil negosiasi penurunan tarif resiprokal AS untuk Indonesia menjadi 19 persen, yang diprakirakan menopang sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Di sisi lain, implementasi tarif impor 0 persen atas produk asal AS diprakirakan mendorong harga produk migas dan pangan domestik lebih rendah. Namun demikian, risiko rambatan tetap perlu dicermati, termasuk kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan kontraksi sepanjang triwulan II 2025, tercermin dari PMI Manufaktur Juni 2025 sebesar 46,9.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan nilai tukar rupiah tetap stabil dengan kecenderungan menguat, didukung kebijakan stabilisasi BI. Pada awal triwulan II 2025, rupiah di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) sempat tertekan akibat ketidakpastian global sejalan kebijakan tarif resiprokal AS. BI merespons melalui intervensi di pasar valas, termasuk di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan, sehingga pergerakan rupiah kembali terkendali.

Pada Mei dan Juni 2025, rupiah menguat terhadap dolar AS. Pada 30 Juni 2025, rupiah tercatat Rp16.235 per dolar AS, menguat dibanding level yang sempat mencapai Rp16.865 per dolar AS pada April 2025. Hingga 25 Juli 2025, rupiah relatif stabil di level Rp16.315 per dolar AS. Penguatan rupiah juga didukung aliran masuk modal asing ke SBN pada triwulan II 2025 dengan net inflows USD1,6 miliar, serta konversi valas ke rupiah oleh eksportir pascapenguatan kebijakan Pemerintah terkait DHE SDA.

BI menilai ke depan rupiah diprakirakan stabil ditopang komitmen menjaga stabilitas nilai tukar, imbal hasil yang menarik, inflasi rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik. Posisi cadangan devisa akhir Juni 2025 tercatat USD152,6 miliar, setara 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga dilaporkan tetap rendah. Inflasi IHK Juni 2025 tercatat 1,87 persen (yoy), ditopang inflasi inti yang menurun, inflasi volatile food (VF) yang rendah, dan inflasi administered prices (AP) yang terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37 persen (yoy), inflasi VF tercatat 0,57 persen (yoy), dan inflasi AP sebesar 1,34 persen (yoy). BI memprakirakan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026.

Di pasar SBN, kinerja disebut membaik pada triwulan II 2025. Yield SUN seri benchmark tenor 10 tahun turun 41 bps ytd ke 6,62 persen pada akhir triwulan II 2025. Hingga 25 Juli 2025, yield turun 51 bps ytd ke 6,51 persen seiring penurunan BI-Rate lebih lanjut menjadi 5,25 persen pada Juli 2025. Investor asing mencatat net buy Rp42,04 triliun ytd hingga 30 Juni 2025 dan meningkat menjadi Rp58,29 triliun ytd hingga 25 Juli 2025, dengan porsi kepemilikan asing 14,56 persen per 30 Juni dan 14,64 persen per 25 Juli 2025.

Dari sisi fiskal, Sri Mulyani menyatakan APBN hingga Semester I 2025 menjalankan peran countercyclical dan menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. APBN disebut turut menopang ekonomi tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan I 2025, dengan aktivitas ekonomi yang menguat pada triwulan II 2025. Indikator kesejahteraan juga dilaporkan membaik, antara lain jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun 1,37 juta orang dibanding Maret 2024, tingkat pengangguran menurun dari 4,82 persen (Februari 2024) menjadi 4,76 persen (Februari 2025), serta tambahan penciptaan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang pada periode yang sama.

Pengelolaan APBN disebut tetap prudent. Hingga Semester I 2025, Belanja Negara terealisasi 38,8 persen dari pagu, sementara Pendapatan Negara mencapai 40,0 persen dari target. Keseimbangan primer tercatat Rp52,8 triliun dan defisit anggaran Rp204,2 triliun atau 0,84 persen PDB. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.406,0 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp1.003,6 triliun dan Transfer ke Daerah Rp402,5 triliun.

Belanja diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan dan program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah juga menyalurkan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli, termasuk Program Keluarga Harapan, kartu sembako, kredit murah untuk usaha mikro, dukungan pupuk, serta bantuan dan subsidi energi dan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi triwulan II 2025 sebesar Rp24,4 triliun untuk melindungi daya beli, dunia usaha, dan stabilisasi ekonomi. Stimulus tersebut mencakup diskon transportasi Rp0,94 triliun (insentif PPN DTP 6 persen tiket pesawat ekonomi, diskon tiket kereta 30 persen, dan diskon angkutan laut 50 persen selama Juni–Juli 2025), penebalan bansos Rp11,93 triliun (tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp10,72 triliun berupa subsidi total Rp600.000 untuk Juni–Juli 2025 bagi sekitar 17 juta pekerja/buruh dengan gaji hingga Rp3,5 juta atau setara UMP/Kab/Kota dan bagi ratusan ribu guru. Ada pula diskon tarif tol Rp0,65 triliun (non-APBN) dan perpanjangan diskon 50 persen iuran JKK Rp0,2 triliun (non-APBN) bagi industri padat karya tertentu hingga Januari 2026. Hingga akhir Juni 2025, realisasi paket stimulus disebut sekitar Rp13,6 triliun.

Untuk ketahanan pangan, Pemerintah merealisasikan investasi nonpermanen kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun hingga Semester I 2025 untuk penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga beras. Sri Mulyani menyebut deregulasi distribusi pupuk yang memangkas 145 aturan turut berkaitan dengan kenaikan produksi beras 13,2 persen (ctc) menjadi 19,09 juta ton pada Januari–Juni 2025, pertumbuhan sektor agrikultur triwulan I 2025 sebesar 10,52 persen (yoy), serta cadangan beras Bulog yang disebut tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi kebijakan untuk iklim usaha, Pemerintah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor Expansible Polystyrene dan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pada sektor perumahan, realisasi anggaran program FLPP hingga Semester I 2025 mencapai Rp18,8 triliun untuk pembangunan 115.930 unit rumah, dengan target total dinaikkan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

Pemerintah juga mempercepat penetapan tarif pelindungan dari 40 menjadi 14 hari serta mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai untuk memperlancar arus barang dan menekan biaya logistik. Reformasi perpajakan dan kepabeanan disebut terus berjalan, termasuk opsi penyesuaian tarif.

Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga Semester I 2025 mencapai Rp1.201,8 triliun, dengan Penerimaan Perpajakan Rp978,3 triliun dan PNBP Rp222,9 triliun. Pendapatan negara masih terkontraksi 9 persen (yoy) hingga akhir Semester I 2025, dipengaruhi perlambatan ekonomi dan perdagangan global, restitusi yang tinggi, penurunan harga serta produksi migas dan komoditas SDA, pemberlakuan PPN 12 persen terbatas barang mewah, serta dividen BUMN.

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp283,6 triliun atau 46,0 persen dari APBN. Pembiayaan utang tercatat Rp315,4 triliun yang dipenuhi melalui SBN (neto) Rp308,6 triliun dan pinjaman (neto) Rp6,9 triliun, sementara pembiayaan non-utang Rp31,8 triliun, antara lain untuk mendukung FLPP dan ketahanan pangan.

Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan stabilitas tetap terjaga, ditopang permodalan kuat, likuiditas memadai, dan profil risiko yang manageable. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh 7,77 persen (yoy) menjadi Rp8.059,79 triliun, didorong Kredit Investasi yang tumbuh 12,53 persen (yoy), Kredit Konsumsi 8,49 persen (yoy), dan Kredit Modal Kerja 4,45 persen (yoy). Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 10,78 persen (yoy) dan kredit UMKM 2,18 persen (yoy). Rasio NPL gross tercatat 2,22 persen dan NPL net 0,84 persen, sementara Loan at Risk 9,73 persen.

Dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 6,96 persen (yoy) menjadi Rp9.329 triliun, dengan pertumbuhan giro 10,35 persen, tabungan 6,84 persen, dan deposito 4,19 persen (yoy). Ketahanan perbankan tercermin dari CAR 25,79 persen pada Juni 2025. Likuiditas juga tetap memadai, dengan rasio AL/NCD 118,78 persen dan AL/DPK 27,05 persen.

Di pasar saham, IHSG pada 30 Juni 2025 menguat 6,41 persen (qtq) ke level 6.927,68, meski secara year to date melemah 2,15 persen, dengan kapitalisasi pasar Rp12.178 triliun. Investor nonresiden membukukan net sell Rp23,65 triliun (qtq) dan net sell Rp59,33 triliun (ytd). Per 25 Juli 2025, IHSG ditutup pada level 7.543,50 (ytd menguat 6,55 persen).

Penghimpunan dana pasar modal pada triwulan II 2025 tercatat Rp142,62 triliun, termasuk fundraising Rp8,49 triliun dari 16 emiten baru, dengan 13 pipeline penawaran umum bernilai indikatif Rp9,80 triliun. Bursa Karbon sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2025 mencatat 112 pengguna jasa berizin dengan total volume 1.599.322 tCO2e dan akumulasi nilai Rp77,95 miliar.

Pada sektor perasuransian, aset industri asuransi per Juni 2025 mencapai Rp1.163,11 triliun atau tumbuh 3,27 persen (yoy). Pendapatan premi hingga Juni 2025 mencapai Rp166,26 triliun atau tumbuh 0,65 persen (yoy). Risk Based Capital (RBC) asuransi jiwa tercatat 473,55 persen dan asuransi umum serta reasuransi 313,33 persen. Aset dana pensiun pada Juni 2025 tumbuh 8,99 persen (yoy) menjadi Rp1.578,46 triliun.

Di sektor pembiayaan, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,96 persen (yoy) menjadi Rp501,83 triliun, dengan NPF net 0,88 persen dan NPF gross 2,55 persen. Outstanding pinjaman daring tumbuh 25,06 persen (yoy) menjadi Rp83,52 triliun, dengan TWP90 2,85 persen.

OJK juga mencatat hingga Juni 2025 terdapat 1.153 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 23 entitas ekosistem perdagangan aset kripto dan melanjutkan proses perizinan terhadap 10 calon pedagang. Jumlah konsumen pedagang aset kripto mencapai 15,85 juta pada Juni 2025, dengan nilai transaksi Rp32,31 triliun.

Terkait kesepakatan perdagangan Indonesia-AS, Mahendra menyatakan OJK menyambut baik karena memberikan kepastian hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara serta membuka peluang bagi industri di Indonesia untuk memanfaatkannya, seraya menyatakan kesiapan OJK mendukung kebijakan pemerintah guna meningkatkan daya saing industri terkait.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan cakupan penjaminan simpanan tetap tinggi. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyebut hingga akhir Juni 2025, rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya hingga Rp2 miliar mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 636.773.067 rekening. Untuk BPR/BPRS, rekening yang dijamin mencapai 99,97 persen atau setara 15.536.549 rekening.

Pada periode penetapan reguler Mei 2025, LPS memutuskan menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 bps menjadi 4,00 persen di bank umum dan 6,50 persen di BPR, serta mempertahankan TBP simpanan valuta asing di bank umum sebesar 2,25 persen. Kebijakan tersebut berlaku 1 Juni 2025 hingga 30 September 2025, dengan kemungkinan penyesuaian sesuai perkembangan suku bunga pasar, kondisi perbankan, dan perekonomian.

LPS juga menyampaikan keterlibatan aktif dalam koordinasi antarotoritas untuk percepatan penyelesaian peraturan turunan UU P2SK, serta melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan kewenangannya.

Di akhir pernyataannya, KSSK menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik global, termasuk melalui coordinated policy response dan peningkatan kewaspadaan guna memitigasi risiko terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan domestik.